BERITA

Selasa Besok, Petani Teluk Jambe Korban Konflik Bakal Datangi Kementerian Agraria

"Para petani ingin menuntut Menteri Agraria Sofjan Djalil agar menerbitkan surat yang menguatkan sikap pemerintah untuk mencabut izin hak guna bangunan (HGB) PT Pertiwi Lestari. "

KBR, Jakarta - Perwakilan petani Teluk Jambe, Karawang, yang tengah berkonflik dengan perusahaan pengembang PT Petiwi Lestari berencana mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Selasa (21/3/2017) besok.

Dewan Pembina Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu Aris Wiyono mengatakan para petani ingin menuntut Menteri Agraria Sofjan Djalil agar menerbitkan surat yang menguatkan sikap pemerintah untuk mencabut izin hak guna bangunan (HGB) PT Pertiwi Lestari. Surat keterangan pencabutan HGB itu sebelumnya telah diterbitkan Menteri Agraria sebelumnya, Ferry Mursyidan Baldan.

Rencananya, para petani ini juga akan berorasi di depan kantor Sofjan.

"Rencana besok ke Menteri Agraria, rencananya pada pagi hari. Kalau yang menerima masih Deputi Menteri atau Kepala Seksi lagi ya percuma... Harapan kami ada penguatan dari surat menteri yang lama, dan harapan kami Pak Sofjan Djalil memperkuat surat itu, sehingga benar-benar perusahaan (PT Pertiwi Lestari) ini berhenti," kata Aris di Panti Asuhan Muhammadiyah, Jakarta, Senin (20/3/2017).

<li><b>

Konflik Telukjambe Karawang, Menteri Siti: Perusahaan Melawan Aturan   


<li><b>

Konflik Lahan Teluk Jambe, Alasan Kementerian ATR/BPN Terbitkan Sertifikat   

Dewan Pembina Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu, Aris Wiyono mengatakan dalam aksi Selasa besok para petani akan membawa surat berisi desakan dan tuntutan petani kepada Menteri Agraria.

Aris menjelaskan berbagai konflik seperti sosial dan ekonomi yang kini dialami warga Teluk Jambe, Karawang berawal dari konflik agraria. Karena itu para petani akan mendesak Menteri Sofyan Djalil agar pemerintah bergerak tegas merampungkan konflik agraria tersebut, yakni dengan memulangkan petani dalam keadaan semula. Petani harus dikembalikan ke kampung asal, beserta rumah dan lahan pertaniannya.

Selain itu, kata Aris Wiyono, petani juga menginginkan adanya jaminan keamanan dan kenyamanan, agar tak ada lagi intimidasi dari PT Pertiwi Lestari.

Tuntutan ini memang masih tak berubah dari tuntutan petani pada aksi November tahun lalu. Aris mengatakan saat pemulangan petani dari pengungsian di Jakarta ke Karawang beberapa waktu lalu, janji keamanan itu tak benar-benar dipenuhi.

Petani hanya direlokasi ke sebuah rumah susun (rusun), sehingga petani yang biasa bekerja di lahan pertanian, tak bisa mendapatkan penghasilan.

Aris mengatakan para petani mencurigai adanya persekongkolan antara pemerintah Kabupaten Karawang dengan perusahaan PT Pertiwi Lestari, karena petani hanya diungsikan di rusun, dan bukan dikembalikan ke kampungnya.

Selain ke kantor Sofjan, para petani juga akan mendatangi kantor DPR di Senayan. Mereka akan menemui Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) di Komisi II DPR yang sudah menyatakan bersedia menemui para petani. Kepada anggota dewan itu, para petani akan kembali mengadukan nasibnya yang tergusur oleh PT. Pertiwi Lestari, dari tanahnya sendiri.

<li><b>

Petani Teluk Jambe Korban Sengketa Lahan Merasa Ditelantarkan  


<li><b>

Konflik Lahan Teluk Jambe, Ini Tahapan Penyelesaian Versi Kementerian ATR   

Editor: Agus Luqman 

• teluk jambe
• karawang
• jawa barat
• Konflik lahan
• PT Pertiwi Lestari
• konflik agraria