Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov Siapkan Lokasi Penangkapan Ikan Buatan

"Mapping tentang fishing ground di utara Jakarta itu, berdasarkan penelitian yang kami terima. Itu lokasinya berada sekitar 7-15 mil laut dari daratan Jakarta. "

Senin, 13 Mar 2017 11:02 WIB

Ilustrasi: Pulau hasil reklamasi teluk Jakarta. (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Pemerintah Provinsi Jakarta menyebut hasil penelitian terhadap lokasi penangkapan ikan di Pantai Utara Jakarta berada sekitar 7-15 mil dari daratan. Sehingga menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati, pulau reklamasi yang ada di sekitar 1 mil dari daratan tidak akan mengganggu tempat nelayan mencari ikan.

Meski demikian, Tuty belum menjelaskan lembaga mana yang meneliti lokasi penangkapan ikan di Pantura Jakarta tersebut.

"Mapping tentang fishing ground di utara Jakarta itu, berdasarkan penelitian yang kami terima. Itu lokasinya berada sekitar 7-15 mil laut dari daratan Jakarta. Artinya pulau-pulau reklamasi itu berada sekitar 1-1,5 mil dari daratan itu. Keberadaan pulau reklamasi itu tidak menempati fishing ground, itu maknanya," jelas Tuty saat dihubungi KBR, Senin (13/3).

Meski demikian, Tuty Kusuwati menjelaskan nantinya akan tetap membuat lokasi penangkapan ikan buatan   sebagai dampak reklamasi untuk nelayan. Pembuatan  akan dibiayai APBD DKI Jakarta.

"Nanti kita akan buat artificial fishing ground, biayanya dari APBD, bisa juga dari tambahan kontribusi reklamasi. (Lokasinya?) Lokasinya nanti disurvei dulu," imbuhnya.

Pemerintah Provinsi Jakarta mengklaim telah melakukan integrasi sosial dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis (RTR-KS) Pantura Jakarta. Hasil kajian ini, juga bisa langsung dijadikan acuan untuk menyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), kendati belum diintegrasikan dengan kajian Bappenas.

Kepala Bappeda Jakarta Tuty Kusuwati menambahkan, KLHS juga memuat metode mitigasi dampak reklamasi untuk nelayan. Kata dia, nelayan akan dibuatkan lokasi penangkapan ikan buatan. Selain itu, berbagai bantuan seperti peralatan tangkap ikan dan rumah susun tematik juga disiapkan.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.