Gubernur DKI Jakarta Basuki nonaktif Tjahaja Purnama mengikuti sidang ke-15 lanjutan dugaan penistaan agama oleh PN Jakarta Utara. Sidang digelar di tempat sidang sementara di Ragunan, Jakarta Selatan



KBR, Jakarta - Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin menyatakan kata awliya pada surat Almaidah ayat 51 tidak bermakna pemimpin. Ayat tersebut melarang memilih orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya.

Gus Ishom, panggilan KH Ahmad Ishomuddin mengatakan surat Almaidah ayat 51 itu turun dalam situasi peperangan. Pada saat itu banyak orang Nasrani dan Yahudi bersekutu untuk menolak ajaran Islam. Hal ini menjadi alasan adanya larangan menjadikan mereka sebagai awliya.

Ia mengatakan awliya dimaknai sebagai teman setia. Ia mengakui Alquran terjemahan Departemen Agama pernah memiliki terjemahan awliya sebagai pemimpin. Namun tafsir itu sudah beberapa tahun lalu diubah ke arti semula, menjadi teman setia.

"Riset saya terhadap 30 kitab tafsir, tidak satu pun saya mendapati makna pemimpin," kata Gus Ishom saat memberikan kesaksian sebagai saksi ahli dalam sidang di PN Jakarta Utara yang digelar d Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2017).

Baca juga:


Gus Ishom memberikan kesaksian pada persidangan tuduhan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Gus Ishom menjadi saksi meringankan yang dihadirkan kuasa hukum Ahok. Ia bersedia hadir atas nama pribadi.

Gus Ishom juga menekankan pentingnya tabayyun (mencari kejelasan/klarifikasi) mengenai niat dari Ahok ketika mengeluarkan pernyataan "dibohongi pakai Almaidah".

"Menonton videonya saja itu bukan tabayyun, itu menonton. Tabayyun sangat diperlukan untuk melaksanakan perintah ayat Al Quran "walaa taqfu maa laisa laka bihi 'ilmun"... Jangan kamu ucapkan jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Seseorang tidak boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan dugaan-dugaan," kata Gus Ishom.

Tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama(Ahok) juga berencana mengajukan 15 saksi tambahan untuk dihadirkan di persidangan. Salah seorang kuasa hukum Ahok, I Wayan Sudiarta, mengatakan 15 orang itu merupakan saksi ahli, di antaranya ahli hukum hingga gesture.

Meski begitu, belum ada kesepakatan antara kuasa hukum dan majelis hakim soal mekanisme persidangan. Hakim menginginkan sidang tuntas dalam tempo lima bulan sejak sidang pertama. Hakim mengusulkan agar sidang dilaksanakan dua kali dalam seminggu. Namun usulan ditolak kuasa hukum Ahok, karena menyulitkan untuk menghadirkan saksi di persidangan.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!