Presiden Jokowi Larang Penggunaan Merkuri di Pertambangan Emas

Presiden Joko Widodo menyampaikan tujuh langkah untuk menghentikan pengunaan merkuri. Salah satunya dengan menutup jalur masuknya bahan baku merkuri ilegal dari luar negeri.

Kamis, 09 Mar 2017 17:33 WIB

Ilustrasi tambang emas rakyat. (Foto: tekmira.esdm.go.id)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan penghentian pengunaan bahan kimia merkuri pada pertambangan rakyat kecil karena mencemari lingkungan.

Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo menyampaikan tujuh langkah untuk menghentikan pengunaan merkuri.

Salah satunya adalah dengan menutup jalur masuknya bahan baku merkuri ilegal dari luar negeri yang banyak dijual di pasaran.

"Pengunaan merkuri pada pertambangan rakyat menimbulkan dampak pencemaran yang sangat berbahaya. Bukan hanya berbahaya bagi kesehatan 250 ribu penambang, tetapi juga berdampak kesehatan bagi keluarga terutama anak-anak dan kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar tambang," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas Penghapusan Pengunaan Merkuri pada Pertambangan Rakyat/Pertambangan Emas Skala Kecil, di Istana Negara, Kamis (9/3/2017).

Jokowi mengatakan pencemaran merkuri mengakibat kerusakan lingkungan yang amat parah baik terhadap air, udara dan tanah.

"Ini tidak boleh dibiarkan terus. Apalagi Indonesia menjadi salah negara yang telah menandatangani konvensi Minamata. Untuk itu saya minta diambil langkah-langkah yang cepat," kata Joko Widodo  

Presiden Joko Widodo juga mengatakan telah meminta Kapolri menutup pertambangan emas yang menggunakan bahan kimia merkuri di Gunung Butak di Maluku. Selain itu perlu ada pengawasan pengunaan merkuri di pertambangan skala besar.

"Tiga minggu lalu saya ke Maluku. Saya sudah perintahkan juga ke Kapolri agar penambangan emas di gunung Butak yang menggunakan merkuri dihentikan, dan sudah dihentikan oleh Kapolri. Ketiga, diatur tata kelolanya dan diawasi secara ketat dan berkala. Tidak hanya di tambang rakyat skala kecil tetapi juga di pertambangan skala besar," ungkapnya.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

RKUHP, Koalisi Kebebasan Pers Sangsi Audiensi dengan DPR Bawa Perubahan

  • BMKG : Kemarau di Aceh Berlanjut Hingga Maret
  • Israel Beli Minyak Ke ISIS
  • TC Tahap Dua TImnas, Milla Tak Panggil Evan Dan Ilham

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.