Presiden Jokowi Resmikan Pos Terpadu di Perbatasan dengan Malaysia

Presiden akan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Jumat, 17 Mar 2017 11:28 WIB

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk Kabupaten Sambas Kalbar. (Sumber: Setkab)

KBR, Sambas- Presiden Joko Widodo siang ini  meresmikan Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk  yang terletak di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas.  Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak ke Kabupaten Sambas menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU dari Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, pada pagi tadi.

Setelah meresmikan PLBN Aruk, Presiden akan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di lokasi yang letaknya berdekatan dengan PLBN Aruk. Selanjutnya   setelah menunaikan ibadah salat Jumat, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kota Singkawang dengan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU.

Pada kunjungan kerja hari kedua di Kalbar ini,  Presiden disertai  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.