Perangi Mafia Tanah, Kementerian Agraria Gandeng Polri

"Kalau mafia diperangi sebagian masalah rumit hilang dan di masyarakat tidak terjadi lagi konflik."

Jumat, 17 Mar 2017 12:39 WIB

Ilustrasi (foto: Antara)


KBR, Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  dan Kepolisian Republik Indonesia meneken nota kesepahaman(MoU) dalam menyelesaikan masalah pertanahan. Salah satu yang jadi fokus adalah pemberantasan mafia pertanahan.

Kapolri Tito Karnavian mengatakan Polri akan serius membantu kementerian memberantas mafia.

"Kita ingin membersihkan mafia pertanahan. Ini banyak praktik-praktik, kelompok-kelompok, mafia yang sudah main. Baik di bidang penegakan hukum, mereka sampai ke jajaran penegakan hukum mereka sudah mengerti jalur-jalurnya. Akibatnya banyak kasus tanah terjadi oleh mafia pertanahan ini, overlapping, dan seterusnya." kata Tito di Mabes Polri, Jumat(17/3).

Polri dan kementerian membuat sebuah tim terpadu. Menurut Tito, tim ini akan mempermudah koordinasi antara pejabat pertanahan dan aparat polri.

Menteri Agraria Sofyan Djalil menyambut baik kerjasama ini. Menurutnya selama ini mafia pertanahan menjadi salah satu hambatan terbesar dalam program reforma agraria.

"Kalau mafia diperangi sebagian masalah rumit hilang dan di masyarakat tidak terjadi lagi konflik."


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Penggantian Ketua DPR Dinilai Tak Perlu Tergesa-gesa

  • PKB: Keputusan Golkar Terkait Posisi Setnov Menyandera DPR
  • Mendagri: Usulan Tim Gubernur Anies Melebihi Kapasitas yang Diatur Undang-undang
  • Golkar Resmi Dukung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim