Menteri Agraria Targetkan Sertifikasi 5 Juta Bidang Lahan Selesai Tahun Ini

Proses sertifikasi lahan sempat tertunda karena kekurangan anggaran. Itu sebabnya sertifikat lahan yang dikeluarkan pemerintah baru mencapai dua juta sertifikat hingga tahun 2016.

Kamis, 16 Mar 2017 17:57 WIB

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil. (Foto: setkab.go.id/Publik Domain)


KBR, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menargetkan bisa menyelesaikan penerbitan sertifikasi untuk lima juta bidang lahan milik masyarakat pada tahun ini.

Sofyan mengatakan proses sertifikasi lahan sempat tertunda karena kekurangan anggaran. Itu sebabnya sertifikat lahan yang dikeluarkan pemerintah baru mencapai dua juta sertifikat hingga tahun 2016.

"Target sesuai, tahun inikan targetnya 5 juta, ini sampai bulan kedua ini sudah hampir seluruh Indonesia proses pemetaannya sudah oke, hampir dua juta. Tapi kita kemarin kekurangan anggaran yang 3 juta lagi. Ini yang kita sertifikatkan," kata Sofyan Djalil di Istana Kepresidenan, Rabu (15/3/2017).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta KLHK dan BPN merealisasikan program redistribusi aset dan pemberian sertifikat gratis kepada masyarakat.

Presiden Joko Widodo mengatakan dengan pemberian legalisasi lahan berupa sertifikat akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Masyarakat bisa menggunakan sertifikat tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan permodalan dari perbankan.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Hakim Sunarto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Non-Yudisial

  • Polres Solo Buru Puluhan Orang Penganiaya yang Menewaskan Suporter Persebaya
  • Dinas Rahasia Amerika Tangkap Pria Bersenjata dekat Kantor Perwakilan Iran
  • Cal Crutchlow: Saya Bukan Pebalap Medioker

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.