KPK Kecewa Ada Larangan Siaran Langsung Sidang Kasus e-KTP

"Itu hak bagi masyarakat untuk tahu saya kira," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah.

Rabu, 08 Mar 2017 22:07 WIB

Jaksa KPK dan petugas KPK mendorong troli berisi berkas perkara kasus dugaan korupsi proyek e-KTP setebal 24 ribu halaman ke gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (1/3/2017). (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan adanya larangan terhadap stasiun televisi untuk menayangkan secara langsung sidang kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP). Larangan itu dikeluarkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Sidang perdana kasus dugaan korupsi KTP elektronik akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (9/3/2017).

Juru bicara KPK Febri Diansah mengatakan menurut Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, KPK wajib melibatkan seluruh masyarakat dalam penyelesaian suatu kasus korupsi. Dengan kata lain, seluruh masyarakat memiliki hak untuk mengikuti perkembangan persidangan kasus itu.

"Itu hak bagi masyarakat untuk tahu saya kira. Namun terkait teknis peliputan pada proses persidangan tentu saja pihak Mahkamah Agung dalam hal ini yang lebih punya otoritas," kata Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Baca juga:


Terkait pengusutan kasus korupsi e-KTP, Febri Diansyah menegaskan KPK tidak gentar dengan kemungkinan adanya tekanan politik dari pihak manapun. Febri menegaskan apa yang dilakukan penyidik KPK sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Untuk dampak politik kami tentu saja tidak menghitung itu, karena fokus kami adalah menangani masalah ini di jalur hukum. Kita akan menangani kasus ini semaksimal mungkin yang bisa ditangani oleh KPK sesuai dengan kewenangan KPK di Undang-Undang KPK. Kita berjalan di jalur hukum, sedangkan ekses-ekses politik segala macam dan lain hal itu, kita harap (siapapun) tetap patuh dan menempatkan hukum pada posisi yang pertama," kata Febri.

Febri mengatakan, di persidangan nanti KPK bakal mengungkap semua nama-nama yang diduga terlibat pada kasus yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp2,3 trilliun.

Baca juga:


Tidak hanya itu, KPK juga bakal membeberkan secara rinci peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut, baik yang melibatkan unsur dari eksekutif dan legislatif. Dengan begitu, kata Febri, pengungkapan penyelesaian kasus ini dilakukan dengan transparan.

"Kami akan uraikan kronologis dari awal peristiwa tersebut. Tentu tidak terhindarkan penyebutan pihak-pihak tertentu dan perannya masing-masing, meskipun belum tentu semuanya merupakan pelaku dalam perkara ini. Konstruksi secara umumnya adalah, dua orang sebagai terdakwa diduga bersama-sama dengan pihak lain dan itu akan diungkap besok. Namun secara umum itu tentu saja berasal dari birokrasi itu sendiri ataupun dari legislatif," ucapnya.

Pada Rabu (1/3/2017), KPK melimpahkan berkas dakwaan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Salah seorang Jaksa Penuntut Umum KPK, Taufik Ibnu Nugroho mengatakan berkas dakwaan yang berjumlah 24 ribu halaman lebih tersebut diserahkan untuk dua orang tersangka. Mereka adalah Bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman, dan Bekas Direktur Pengelolaan Informasi Dministrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.‎‎

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

PPATK Telusuri Rekening First Travel

  • Buruh PT Nyonya Meneer Ajukan Tagihan Rp98 Miliar
  • Pesawat Pengangkut Haji Arab Saudi Belum Boleh Mendarat di Qatar

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta