Korupsi E-KTP, Golkar Siapkan Sanksi bagi Anggota yang Terlibat

"Karena di Golkar itu juklak yang mengatur tentang sanksi, tentang pelanggaran, mekanismenya sudah ada,"

Kamis, 09 Mar 2017 10:22 WIB

Sejumlah Jaksa Penuntut Umum KPK membawa berkas perkara kasus dugaan korupsi proyek E-KTP ke dalam gedung pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (1/3). (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Partai Golkar menerapkan asas praduga tak bersalah atas dugaan beberapa anggotanya yang terseret kasus korupsi proyek e-KTP. Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid mengatakan, pihaknya menghormati proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

"Itu kan masih praduga, nanti kita lihat seperti apa. Karena di Golkar itu juklak yang mengatur tentang sanksi, tentang pelanggaran, mekanismenya sudah ada," kata Nurdin Halid di lokasi Rakornis Korbid Kepartaian, Jakarta Pusat, Kamis (09/03/17).

"Kita lihat dulu ke depan, sekarang kita masih praduga tak bersalah. Itu merupakan bagian dari penegakan hukum. Kalau hukum itu tidak berasumsi, hukum itu bicara fakta," tambahnya.

Nurdin menegaskan, Golkar akan memberikan sanksi sesuai AD-ART jika ada anggotanya yang dinyatakan bersalah atas dugaan korupsi proyek e-KTP. Sanksi tersebut berlaku untuk seluruh anggota termasuk Ketua Umum Golkar, Setya Novanto.

"Kalau terbukti bersalah diberhentikan dan itu harus ada keputusan pengadilan yang inkrah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, enggan menanggapi kasus ini. Ia berdalih sudah memberikan tanggapan kepada awak media di Komplek DPR/MPR RI.

"Ngga ada tanggapan, karena sudah wawancara semua kemarin," kata Dia.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

PPATK Telusuri Rekening First Travel

  • Buruh PT Nyonya Meneer Ajukan Tagihan Rp98 Miliar
  • Pesawat Pengangkut Haji Arab Saudi Belum Boleh Mendarat di Qatar

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta