Keberatan Aturan Baru Transportasi Online, Grab Minta Perpanjangan Masa Tenggang

Grab keberatan dengan tiga poin, yakni penetapan tarif atas dan tarif bawah, penetapan kuota, dan kewajiban STNK milik koperasi.

Jumat, 17 Mar 2017 18:06 WIB

Konferensi pers Grab Indonesia menyikapi keluarnya revisi Permenhub tentang aturan transportasi berbasis aplikasi online di Jakarta, Jumat (17/3/2017). (Foto: Grab Indonesia)


KBR, Jakarta - Perusahaan transportasi online Grab Indonesia meminta pemerintah menunda penerapan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32/2016 yang mengatur transportasi berbasiskan aplikasi online (dalam jaringan).

Pemerintah baru saja menerbitkan revisi Permenhub yang berisi 11 poin. Namun, Grab Indonesia meminta penerapan revisi itu ditunda selama sembilan bulan.

Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menyatakan keberatan dengan tiga poin, yakni penetapan tarif atas dan tarif bawah, penetapan kuota, dan kewajiban STNK milik koperasi.

"Kami meminta dengan sangat kepada pemerintah untuk memperpanjang masa tenggang diberlakukannya PM 32/2016, sampai dampaknya kepada konsumen dan mitra pengemudi benar-benar dipertimbangkan," kata Ridzki dalam konferensi pers di kantor Grab, di Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Baca juga:


Ridzki menjelaskan, penetapan tarif atas dan bawah akan berdampak kepada pelanggan dan pengemudi. Tarif rendah---yang selama ini terbentuk oleh mekanisme pasar---bisa tidak lagi dinikmati pelanggan. Sementara tarif atas membatasi penghasilan yang bisa diterima pengemudi.

"Kami melihat potensi beberapa poin di situ bernuasa proteksionis. Yang justru bisa menjadi langkah mundur yang kami hindari," kata Ridzki.

Terkait kuota angkutan online (dalam jaringan/daring) di suatu daerah, Ridzki mengatkan pembatasan tersebut akan berdampak pada terbatasnya akses masyarakat untuk menikmati layanan seperti layanan Grab. Sedangkan, poin ketiga terkait balik nama STNK, menurutnya akan merugikan pengemudi Grab.

"Mereka telah bekerja keras untuk menghidupi keluarga mereka," kata Ridzki.

Grab Indonesia menyatakan tidak keberatan dengan poin-poin lain. Grab, bersama perusahaan transportasi online lain Go-JEK dan UBER, telah membuat pernyataan bersama yang menolak penetapan tarif, kuota, dan STNK.

Pernyataan itu telah dikirimkan antara lain ke Kemenhub dan Kemenkominfo.

Pada Selasa (14/3/2017) lalu, pemerintah menerbitkan revisi Permenhub 32/2016 terkait transportasi online/daring. Pemerintah mengatur jenis angkutan sewa, kapasitas silinder minimal, KIR, pool, bengkel, pajak akses dashboard, dan sanksi.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!