Karang Raja Ampat Rusak, Pemerintah Pertimbangkan Larang Kapal Besar

"Di Australia juga masuk kapal cruise karena tidak semua dangkal, ada yang cukup dalam. Memang kita tetap harus evaluasi. Mungkin idealnya mereka berhenti di Sorong saja,"

Kamis, 16 Mar 2017 11:05 WIB

Kapal pesiar Caledonian Sky. (Sumber: Situs Caledonian)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Pemerintah akan mengevaluasi jalur lalu lintas kapal di kawasan Raja Ampat, Papua. Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Havas Oegroseno, mengatakan saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan  larangan bagi kapal pesiar besar melintas.

"Di Australia juga masuk kapal cruise karena tidak semua dangkal, ada yang cukup dalam. Memang kita tetap harus evaluasi. Mungkin idealnya mereka berhenti di Sorong saja," ujar Havas di Gedung Kemenko Maritim, Kamis (16/03).

Saat ini penghitungan nilai kerugian masih dilakukan. Havas belum berani menyebut perkiraan besaran angkanya. Dia mengatakan mereka masih harus mencermati biaya ganti rugi sesuai jenis terumbu karangnya, biaya regenerasi, biota yang terdampak, kerugian pariwisata, hingga hilangnya mata pencaharian warga. Terkait ganti rugi itu, menurut Havas, sudah ada kepastian bahwa itu akan dibayar oleh pihak asuransi.

Di samping itu, Kemenko Maritim juga akan meminta penjelasan dari pemerintah Inggris, diwakili oleh duta besarnya, soal aturan di negara tersebut. Dia mengatakan Inggris mengatur adanya pengenaan sanksi bagi nakhoda kapal yang lalai hingga mengakibatkan kerusakan. Posisi pemerintah saat ini adalah memastikan bagaimana proses ganti rugi dan pengenaan sanksi terus berjalan.

"Jadinya besok. Kita akan ketemu Duta Besar Inggris. Kita akan tanya aja sama Inggris aturan mereka soal nahkoda. Itu aja. Bagaimana kita bisa followup kasus ini. Ganti rugi kan sudah oleh perusahaan asuransi. Sambil berjalan."


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP

  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres
  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil

Arsul Sani: KPK Jangan Bernafsu Tangani Korupsi Swasta

  • BPBD Lebak: Gempa Hantam 9 Kecamatan
  • Jerat Hari Budiawan, Warga Tumpang Pitu Protes Putusan Hakim
  • Gunakan GBK, Persija Naikan Tiket Pertandingan Piala AFC

Padahal para pekerja di kedua jenis industri ini kerap dituntut bekerja melebihi jam kerja dan juga kreativitas yang tak terbatas.