Karang Raja Ampat Rusak, Pemerintah Pertimbangkan Larang Kapal Besar

"Di Australia juga masuk kapal cruise karena tidak semua dangkal, ada yang cukup dalam. Memang kita tetap harus evaluasi. Mungkin idealnya mereka berhenti di Sorong saja,"

Kamis, 16 Mar 2017 11:05 WIB

Kapal pesiar Caledonian Sky. (Sumber: Situs Caledonian)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Pemerintah akan mengevaluasi jalur lalu lintas kapal di kawasan Raja Ampat, Papua. Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Havas Oegroseno, mengatakan saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan  larangan bagi kapal pesiar besar melintas.

"Di Australia juga masuk kapal cruise karena tidak semua dangkal, ada yang cukup dalam. Memang kita tetap harus evaluasi. Mungkin idealnya mereka berhenti di Sorong saja," ujar Havas di Gedung Kemenko Maritim, Kamis (16/03).

Saat ini penghitungan nilai kerugian masih dilakukan. Havas belum berani menyebut perkiraan besaran angkanya. Dia mengatakan mereka masih harus mencermati biaya ganti rugi sesuai jenis terumbu karangnya, biaya regenerasi, biota yang terdampak, kerugian pariwisata, hingga hilangnya mata pencaharian warga. Terkait ganti rugi itu, menurut Havas, sudah ada kepastian bahwa itu akan dibayar oleh pihak asuransi.

Di samping itu, Kemenko Maritim juga akan meminta penjelasan dari pemerintah Inggris, diwakili oleh duta besarnya, soal aturan di negara tersebut. Dia mengatakan Inggris mengatur adanya pengenaan sanksi bagi nakhoda kapal yang lalai hingga mengakibatkan kerusakan. Posisi pemerintah saat ini adalah memastikan bagaimana proses ganti rugi dan pengenaan sanksi terus berjalan.

"Jadinya besok. Kita akan ketemu Duta Besar Inggris. Kita akan tanya aja sama Inggris aturan mereka soal nahkoda. Itu aja. Bagaimana kita bisa followup kasus ini. Ganti rugi kan sudah oleh perusahaan asuransi. Sambil berjalan."


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.