Izin Pabrik Semen Cacat Hukum, YLBHI: Gubernur Jateng Pantas Dicopot

Pengacara publik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menyebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pantas untuk dicopot dari jabatannya.

Minggu, 19 Mar 2017 21:19 WIB

Aksi sejumlah petani Pegunungan Kendeng memasung kaki dengan adonan semen di depan Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Antara)


KBR, Jakarta - Pengacara publik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menyebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pantas untuk dicopot dari jabatannya. Ganjar dituding tak merespon suara sebagian Petani Pegunungan Kendeng yang menolak penambangan dan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang.

Terlebih, politisi PDI Perjuangan itu menerbitkan izin lingkungan baru yang dinilai cacat hukum. Padahal sebelumnya, putusan Mahkamah Agung jelas menilai perizinan perusahaan semen negara itu cacat prosedur. Karenanya, izin harus dibatalkan.

Untuk memperkuat gaung tuntutan, Isnur mengatakan bakal menggalang lebih banyak dukungan pada aksi Dipasung Semen Jilid II, Senin (20/3/2017). Sehingga Presiden Jokowi betul-betul mendengar suara rakyat.

"Proses hukum ini dagelan, jadi kita tidak boleh diam," tukas Isnur di Gedung LBH Jakarta, Minggu (19/3/2017).

"Besok saya dorong aksi, Senin, Selasa, Rabu, kita dorong eskalasinya biar Jokowi denger. Ini udah denger. Kita sudah sampaikan ke orang terdekatnya Jokowi, tapi kok diam saja. Jokowi udah tahu, bapak ibu di semen kakinya, di-cor. Udah tahu. Tapi diam saja. Saya nggak tahu harus berkata apa lagi," imbuhnya.

Baca juga:

Aksi "Dipasung Semen" di depan Istana Kepresidenan pada Minggu (19/3/2017) hari ini, telah memasuki hari ketujuh. Sebanyak 50 petani menanam sepasang kaki mereka dalam adonan semen. Jumlah ini bisa jadi akan bertambah. Puluhan petani dari berbagai daerah di barisan Pegunungan Kendeng Utara itu menagih janji Jokowi untuk menunda segala izin pertambangan sebelum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) rampung.

Pada Agustus 2016 lalu saat menemui perwakilan petani Pegunungan Kendeng, Presiden memerintahkan untuk menunda seluruh izin dan menunggu kajian menyeluruh kelar disusun. Mestinya, kata Isnur, Jokowi sebagai presiden bisa menegur Ganjar lantaran tak patuh pada perintah tersebut.

"Sangat mudah buat presiden, kalau dia mau mengambil kewenangannya. Dia punya cara sesuai UU untuk menegur, memberikan sanksi gubernurnya yang tidak taat perintahnya. Ini juga pertaruhan Jokowi, berani tidak menegur, merevisi gubernur yang sekongsi dengan dia. Kalau dia tidak berani, berarti dia ada main juga," tudingnya.

Lebih lanjut Isnur pun berharap KLHS Kendeng Utara yang kini masih digodok Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berpihak kepada rakyat.

"Kami masih meyakini ahli di KLHS masih independen, profesional dan tidak mudah memihak kepada yang berpotensi menguntungkan korporasi," pungkasnya.

Baca juga:

Menteri LHK Siti Nurbaya sebelumnya menunjuk tim pakar dari berbagai bidang untuk menyusun KLHS Pegunungan Kendeng Utara. Kajian ini untuk menentukan daya dukung barisan pegunungan kapur tersebut. Perintah penyusunan KLHS itu juga ditempuh Presiden untuk mencari solusi konflik antara PT Semen Indonesia dengan sebagian warga. (ika)

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau