Dugaan Kartel Cabai, Polisi Periksa Puluhan Saksi di Berbagai Daerah

Bareskirm menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan permainan harga cabai yang menyebabkan harganya melambung tinggi di pasar. Penyidik juga mengincar pengepul yang diduga ikut bermain.

Rabu, 08 Mar 2017 19:32 WIB

Wakil Kabareskrim Mabes Polri Antam Novambar memberikan keterangan pers bersama pejabat Kementerian Pertanian dan KPPU mengenai kasus penimbunan cabai dan kartel cabai di Jakarta, Jumat (3/3/2017). Me


KBR, Jakarta - Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri memeriksa 37 saksi terkait dugaan permainan harga cabai di pasar. Selain di Jakarta, pemeriksaan juga dilakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskirm Mabes Polri kini tengah mendalami keterlibatan sejumlah perusahaan dalam kasus dugaan kartel cabai itu.

Juru bicara Mabes Polri Martinus Sitompul mengatakan sebagian besar stok cabai dijual oleh pengepul ke beberapa perusahaan dengan harga tinggi. Namun ia enggan menyebutkan perusahaan mana saja yang diduga terlibat.

"Apakah perusahaan-perusahaan itu menjadi bagian yang terlibat dalam perjanjian menetapkan harga tentu? Nanti kita akan urai dari distribusi ini. Yang membuat mahal (cabai) itu terjadi pada saat dari supplier (penyuplai) ke pedagang, lalu dari pedagang ke masyarakat," kata Martinus di Mabes Polri, Rabu (8/3/2017).

Baca juga:


Martinus menambahkan ada juga penyuplai yang memasok cabai langsung ke perusahaan.

"Inilah yang kita dalami, apakah ada kaitan perusahaan-perusahaan itu ada perjanjian menetapkan harga atau tidak," tambahnya.

Martinus mengatakan, Bareskirm baru menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan permainan harga cabai yang menyebabkan harganya melambung tinggi di pasar. Penyidik juga mengincar beberapa pengepul yang diduga ikut memainkan harga.

"Kita telah memeriksa 37 saksi. Penyidik juga masih melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Martinus.

Pelaku permainan harga cabai ini dijerat pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, mereka juga diduga melanggar Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (3/3/2017), Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskirm Polri menunjukkan barang bukti hasil pengungkapan kasus dugaan penimbunan cabai. Polisi juga memiliki barang bukti berupa dokumen penjualan, dokumen pembelian dan dokumen pembayaran.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi

Jokowi Tanggapi Komentar Prabowo Soal Ambang Batas 20 Persen

  • Dampak Kenaikan Gaji Tak Kena Pajak Mulai Dorong Konsumsi Masyarakat
  • Pemerintah Dinaikkan Harga Pokok Beras
  • Pemkab Bondowoso Bayar Wartawan Minimal Rp200 Ribu per Berita

Fasilitas KITE IKM diharapkan menjadi jawaban untuk mendorong industri kecil dan menengah untuk terus bergeliat meningkatkan ekspor di tanah air.