Dinyatakan Status Quo, Gereja Methodist Parung Panjang Surati Presiden

Pengurus Gereja Methodist mengadu ke Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) pada Rabu (8/3/2017), dan meminta bantuan perlindungan bagi jemaat untuk beribadah.

Rabu, 08 Mar 2017 22:44 WIB

Ilustrasi. (Foto: KBR)


KBR, Jakarta - Pengurus Gereja Methodhist Parung Panjang, Efendi Hutabarat mengaku belum menerima hasil pertemuan resmi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bogor.

Menurut keterangan dari FKUB, dalam pertemuan itu diputuskan status Gereja Methodist dalam keadaan status quo, dan tidak boleh ada kegiatan apapun.

Terhadap keputusan itu, pengurus Gereja Methodist mengadu ke Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) pada Rabu (8/3/2017), dan meminta bantuan perlindungan bagi jemaat untuk beribadah.

Rencananya, pengurus Gereja Methodist melalui PGI akan berkirim surat ke Presiden Joko Widodo, Mabes Polri dan Pemerintah Kabupaten Bogor.

"Surat (keputusan status quo) itu belum kami akui dan belum kami terima. Memang kemarin FKUB kabarnya diundang, tapi kita tidak. Jadi kita dikirim (pesan) WhatsApp oleh FKUB soal isi notulen rapat. Untuk sementaranya, saya sudah menghadap ketua PGI. Malam ini juga kita siapkan surat ke Presiden, Polri dan khususnya pejabat setempat," kata Efendi Hutabarat kepada KBR, Rabu (8/3/2017).

Baca juga:


Efendi menilai apa yang dilakukan Pemkab Bogor merupakan tindakan diskriminasi. Karena itu, rencananya pada Kamis (9/3/2017) pengurus Gereja Methodist akan bertemu Camat Parung Panjang terkait nasib gerejanya.

"Kita diundang (Kamis) besok di kantor camat, Kamis pagi. Dan pihak PGI pun akan datang juga. Kita nggak tahu dalam hal apa, tapi kita ambil kesimpulan sederhana aja, itu pasti hanya sosialisasi (keputusan status quo)," kata Effendi.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Disebut Dukung HTI, Menpora Segera Panggil Adhyaksa

  • Diprotes Imvestor, Presiden Sentil 2 Menteri
  • KPPU: 5 Perusaah Atur Tata Niaga Beras di Sejumlah Provinsi
  • Indonesia Gandeng Azerbaijan Buat Pusat Pelayanan Terpadu

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.