Dilindungi UU, Buaya di Resort di Kota Tomohon Disita

Tim BKSDA juga menyita dua burung setelah menjemput buaya di salah satu resort di kota Tomohon

Jumat, 10 Mar 2017 21:17 WIB

Ilustrasi. (Danny Setiawan/KBR)

Ilustrasi. (Danny Setiawan/KBR)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Manado- Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara menyita seekor buaya muara di resort di Kota Tomohon, Jumat (10/3/2017). Kepala Seksi I BKSDA Sulut, Azkhari mengatakan, informasi keberadaan satwa liar yang dilindungi ini dari laporan warga.

"Teman-teman bergerak ke Tomohon atas dasar laporan masyarakat. Setelah itu kami laporkan ke kepala balai (BKSDA-red) lalu dibuat surat perintah tugas untuk mengecek keberadaan buaya dan burung yang dilindungi," ujar Azkhari.

Kata Azhari, ukuran buaya ini masih kecil, yakni sekitar 55 centimeter.

Sementara melalui Simon Purser dari Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tasikoki yang ikut mendampingi penyitaan itu memperkirakan umur buaya tersebut sekitar 4-5 bulan. Katanya, dari keterangan pihak resort ke BKSDA Sulut, buaya itu berasal seseorang yang membelinya di pasar tradisional di Tomohon, lalu dibawa ke resort. Warga sekitar yang melihatnya lalu melaporkan ke BKSDA.

Tak hanya buaya, tim BKSDA juga berhasil menyita seekor burung nuri bayan dari Maluku dan perkici dora sulawesi. Kedua burung yang dilindungi itu disita saat tim dalam perjalanan setelah mengambil buaya.

Dirinya menghimbau agar masyarakat tidak memelihara satwa liar yang dilindungi dan memperdagangkannya. Dia memperingatkan adanya Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang mengatur ancaman kurungan badan 5 tahun dan denda mencapai Rp 500 juta.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.