Rencana pengembangan terpadu pesisir Jakarta (NCICD)


KBR, Jakarta- Pembangunan tanggul di pantai utara DKI Jakarta sudah tidak bisa ditunda. Ahli Kelautan Balai Pengkajian dan Dinamika Pantai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi(BPPT), Widjo Kongko, mengatakan tanggul tersebut diperlukan untuk mengatasi penurunan muka tanah.

"Memang kebutuhan. Saya lebih banyak setuju harus dibangun. Karena kalau tidak, kita enggak punya waktu  lagi karena di sana terus land subsidence. Kalau tidak dilakukan seperti itu, nanti tanah itu akan turun terus hilang. Dan itu jadi masalah makanya dibuat tanggul yang nempel untuk melindungi dari gelombang dan tanah di sana," ujar Widjo, Rabu(8/3).

Widjo mengatakan pembangunan tanggul raksasa ini masih perlu kajian mendalam. Pasalnya, keberadaan tanggul raksasa ditambah 17 pulau reklamasi berpotensi mengubah kondisi lingkungan di kawasan Teluk Jakarta. Salah satu yang akan terpengaruh adalah pola arus air di kawasan tersebut.

"Ada daerah yang bisa menjadi sangat cepat, menjadi sangat lambat. Di sana itu ada PLTU Muara Karang yang butuh cooling water system yang areanya cukup luas. Itu bisa ada pengaruh."

Widjo menambahkan, pembangunan tanggul raksasa juga perlu memikirkan proses sedimentasi. Perubahan arus karena adanya tanggul raksasa akan mengubah proses pembuangan sedimen dan limbah. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi penumpukan limbah.

"Misal, ada bangunan dekat muara, di situ pada saat tertentu dia (arusnya) akan sangat pelan sehingga akan menumpuk sedimen. Limbah tidak terbuang secara cepat dan akan menumpuk di situ. Akhirnya kualitas lingkungan jadi buruk. Oxygen demand-nya akan berkurang."

Saat ini, dengan keberadaan pulau hasil reklamasi, kajian terakhir BPPT tahun 2016 menunjukkan bahwa sudah terjadi perubahan pola arus. Di sekitar pulau reklamasi, pola arus bertambah kecepatannya hingga mencapai dua kali lipat. Namun di titik-titik tertentu, kata Widjo, justru terjadi perlambatan.

Perubahan pola arus ini bisa berdampak pula pada operasi PLTU Muara Karang yang berkapasitas 7.900 GWh per tahun. Pembangkit listrik ini memasok energi untuk Jakarta, termasuk ke beberapa objek penting seperti Istana Negara dan Gedung MPR/DPR.

Jika nantinya tanggul raksasa ini tetap dibangun, Widjo menyarankan perlu ada beberapa rekayasa yang dilakukan. Untuk mengurangi dampak perubahan arus air, harus ada rekayasa terhadap jarak pulau-pulau reklamasi yang saat ini menurut Widjo terlalu dekat ke daratan.

"Supaya ini tidak terlalu mepet ke daratan seperti sekarang. Kalau sekarang cuma sekitar 200 meteran. Perlu dikaji lagi. Tapi dijauhkan kurang-lebih 400 atau 500 meteranlah."


Sementara itu Ahli hidrologi Institut Teknologi Bandung Muslim Muin mendorong penggunaan sheet pile atau dinding turap dalam pembangunan tanggul laut di pesisir Jakarta yang direncanakan Bappenas.

Muslim mengatakan, sheet pile tidak terlalu sensitif terpengaruh oleh penurunan tanah. Konstruksi ini juga ringan ketimbang rubble mount atau tumpukan puing. Selain itu, harganya juga cocok dengan budget pemerintah yang sekitar 9 triliun.

"(Sebaiknya) Pile yang ditanam ke lapisan keras. Sheet pile saja suka patah. Sheet pile yang diperkuat oleh pile. Kalau tidak, suka runtuh," terangnya kepada KBR, Rabu (8/3/2017) malam.

"Tapi jangan bangunan sepanjangan pantai itu rubble mount, karena itu kan nanti amblas," katanya lagi.

Muslim menambahkan, pembuatan tanggul laut yang merupakan tahap A ini memang diperlukan untuk daerah-daerah rawan rob. Kata dia, tanggul juga perlu dibuat di sepanjang sungai di daerah yang mengalami penurunan tanah.

Dia menjamin, penggunaan sheet pile di tepi pantai ini tidak akan mengganggu lingkungan hidup.

"Kalau di tepi pantai itu tidak ada (efeknya)," katanya lagi.

Sementara itu, kata dia, jika tanggul ini ditambah pembangunan Giant Sea Wall justru akan berdampak buruk bagi lingkungan. GSW ini tercantum dalam tahap B dan C proyek NCICD.

"Yang kita tolak itu yang menutup teluk," katanya.

Pembahasan Kajian

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan menyatakan rapat mengenai kajian reklamasi Teluk Jakarta masih belum kelar, dan akan dilanjutkan  Kamis ini. Luhut mengatakan, rencana pembangunan tanggul di pantai utara Jakarta sepanjang 20 kilometer juga belum sepenuhnya disetujui.

Kata Luhut, dia akan memanggil seluruh stakeholders yang terlibat dalam pembangunan tanggul di utara Jakarta.

"(Setelah bertemu dengan Kepala Bappenas?) Saya kira begini saja, saya besok masih bertemu lagi. Setelah besok lah saya ngomong. (Tetapi pembangunan tanggul tetap prioritas?) Besok saya ngomong, biar lengkap, biar komprehensif," kata Luhut di kantornya Rabu (08/03/17).

Luhut mengatakan, pihak yang bakal diundang dalam rapat besok misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro juga akan kembali diundang dalam rapat tersebut. Kata Luhut, masih ada beberapa hal yang perlu diperjelas mengenai rencana pembangunan tanggul di pantai utara Jakarta tersebut.

Kemarin Kepala Bapennas, Bambang Brodjonegoro menyatakan pemerintah harus segera membangun tanggul di pantai utara DKI Jakarta sepanjang 20 kilometer untuk mengurangi rob dan mencegah penurunan muka air tanah. Kata dia, tanggul di pantai itu sudah sangat diperlukan, karena saat ini tanggul pantai Jakarta baru ada sepanjang 340 meter. Pembangunan tanggul itu diperkirakan memerlukan dana Rp 9 triliun, dan akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta. 


Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!