BPBD Cilacap Siapkan Huntara Bagi Pengungsi Korban Longsor

"Hasil rekomendasinya kita belum tahu, Tapi huntara tetap kita bikin. Karena tidak mungkin lagi mereka itu tinggal di temannya. Sudah susah,”

Senin, 13 Mar 2017 11:33 WIB

BPBD Cilacap, Jateng bersama warga mempersiapkan lahan untuk Huntara korban longsor Jatiluhur. (Foto: KBR/Istimewa)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Cilacap– Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mulai membangun  rumah hunian sementara (huntara) untuk 24 keluarga korban longsor Dusun Jatiluhur Desa Padangjaya Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.  Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPBD Cilacap wilayah Majenang Edi Sapto Priyono mengatakan sejak Sabtu lalu  mulai menyiapkan lahan untuk pembangunan Huntara. Huntara dibangun di Lapangan Desa Padangjaya yang berjarak 300 meter dari tempat tinggal semula.

Edi Sapto menjelaskan, pembangunan Huntara mutlak diperlukan karena seratusan orang   sudah tidak mungkin lagi hidup di pengungsian. Pembangunan Huntara ini, kata Edi, dilakukan sembari menunggu rekomendasi dari Badan Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (BVMBG) Bandung.
 
Diakui Edi, hingga saat ini pihaknya belum menerima rekomendasi terkait perlu tidaknya relokasi dilakukan dari BVMBG Bandung. Kata dia, jadwal semula rekomendasi akan keluar sepekan setelah riset yang dilakukan pada 25-26 Februari lalu. Namun, hingga dua pekan lebih rekomendasi tersebut belum keluar. Tetapi, BPBD Cilacap tetap membangun huntara untuk membantu pengungsi yang sudah bosan menumpang di rumah tetangga atau saudaranya sembari menunggu keputusan relokasi.

“Belum, ini juga BPBD Cilacap sudah menanyakan, belum turun. Pembangunan Huntara, untuk kemarin baru dikerjakan dibersihkan rumputnya sampai hari minggu. Kalau kemarin sewaktu penelitian sih (rekomendasi) keluar satu minggu. Tapi ini sudah dua minggu lebih. Ya hasil rekomendasinya kita belum tahu, Tapi huntara tetap kita bikin. Karena tidak mungkin lagi mereka itu tinggal di temannya. Sudah susah,” kata Edi Sapto, Senin (13/3/2017).
 

Lebih lanjut Edi mengemukakan, lokasi ini dipilih dengan pertimbangan tidak jauh dari tempat bekerja para pengungsi dan sekolah anak-anak pengungsi. Tercatat, dari 102 pengungsi, 26 diantaranya adalah siswa sekolah mulai SD, SMP hingga SLTA.
 
Kata dia, lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan 24 huntara tersebut adalah 300 meter persegi. Pembangunan huntara disesuaikan dengan jumlah rumah yang hancur dan tak lagi bisa ditempati.
 
Edi menjelaskan, proses   berdasar pengalaman relokasi yang lalu memerlukan waktu hingga 2 tahun lebih. Proses tersebut antara lain, pengkajian dengan pihak terkait, penganggaran di daerah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga anggaran pusat lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pembangunan.
 
Diketahui, longsor awal Dusun Jatiluhur terjadi pada Desember 2016 lalu. Kemudian, longsor terus terjadi jika turun hujan deras. Gerakan tanah berlangsung secara bertahap namun dengan daya rusak luar biasa. Hingga saat ini tercatat 6 rumah permanen roboh total sedangkan 18 lainnya rusak berat sehingga tak bisa lagi ditempati.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.