Bappeda Klaim Reklamasi Jauh dari Fishing Ground, Nelayan: Itu Masih Wilayah Tangkapan

Kementerian di bawah Menteri Susi Pudjiastuti ini pun menekankan, kehidupan nelayan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Minggu, 12 Mar 2017 23:40 WIB

Ilustrasi: Aksi penyegelan pulau reklamasi oleh nelayan. (Foto: KBR/ Rio Tuasikal)


KBR, Jakarta - Sebagian nelayan di Teluk Jakarta mengaku belum pernah sekalipun dilibatkan dalam pembahasan kebijakan proyek reklamasi. Pun dalam konsultasi publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis Pantai Utara Jakarta, Jumat (10/3/2017) pekan lalu.

Salah satu nelayan di sekitar proyek Pulau G, Iwan Tarmidi mengaku kelompoknya yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Tradisional tak menerima undangan. Padahal, dirinya termasuk yang langsung terdampak. Pasalnya, laut yang kini diuruk itu masuk areanya menangkap ikan.

"Selama masih di teluk itu masih wilayah tangkapan (ikan) nelayan tradisional. Ya harapannya ingin nelayan ketika mencari ikan biota lautnya subur, mata pencaharian juga tidak dirampas dan diganggu. Silakan reklamasi tapi jangan di wilayah nelayan tradisional," kata Iwan kepada KBR, Minggu (12/03/17).

Kebijakan 17 pulau buatan itu, kata Iwan, terancam menggerus sumber penghasilan nelayan. Dia mengungkapkan, pengurukan laut mengakibatkan air menjadi keruh sehingga area tangkapan nelayan pun berkurang.

"Mata pencaharian nelayan sudah dirampas selama dua tahun terakhir ini, pencarian ikan jadi tidak stabil."

Hasil kajian mengenai kebijakan reklamasi, tak pernah sekalipun sampai ke telinga nelayan di komunitasnya. Baik tentang rencana rumah susun tematik bagi nelayan, maupun Artificial Fishing Ground.

"Ini baru dengan dari Bapak. Nelayan tidak pernah tahu strategi apa-apa, tahu-tahu sudah jalan saja. Ada yang dilibatkan, tapi kebanyakan bukan nelayan."

"Dialog tidak pernah, sosialisasi tidak pernah. Nelayan yang terkena dampak itu harus dilibatkan dan harus dicari titik terangnya, menerima atau tidak. Kalau memang menjanjikan (rumah susun atau rencana lain) itu seluruh nelayan dikumpulkan dulu, terus lakukan dialog ini itu baru ada perjanjian," tukas Iwan.

Baca juga:


Kajian Bappeda

Sebelumnya, pemaparan dalam konsultasi publik KLHS Pantura Jakarta menyatakan bahwa reklamasi 17 pulau tidak menghilangkan sumber penghasilan nelayan. Ini lantaran lokasi reklamasi tidak berada di area penangkapan ikan (fishing ground). Hal ini dipaparkan Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati.

"Letak 17 pulau ini dari daratan sekitar 1-2 mil dari daratan, sedangkan fishing ground itu 7-15 mil dari daratan. Artinya bahwa letak dari pulau-pulau reklamasi yang 17 jumlahnya ini tidak menempati fishing ground yang ada," kata Tuty Kusumawati di Balai Kota, Jumat (10/3/2017).

Dia pun menambahkan, dalam KLHS pemerintah berencana membuat area buatan untuk penangkapan ikan buatan (artificial fishing ground). Langkah ini untuk mengatasi keluhan nelayan yang harus melaut lebih jauh apabila reklamasi berlanjut.

"Nelayan yang merasa melautnya lebih jauh, kita coba membuat artificial fishing ground, dengan tumpukan batu bata, atau DKPKP, sudah mengusulkan berbagai artificial fishing ground ini, yang bisa untuk memancing tumbuhnya ikan di lokasi-lokasi yang memang perairannya masih sehat tetapi tidak terlalu jauh," tuturnya.

Baca juga:

Pemerintah juga merancang pembangunan rumah susun tematik bagi nelayan, salah satunya di Muara Angke. Menurut Tuty, rusun tersebut diperuntukkan bagi nelayan warga Jakarta yang berjumlah sekitar 2000an. Sementara jumlah total nelayan yang tercatat melaut di Teluk Jakarta mencapai sekitar 25 ribu orang, mayoritas bukan warga Jakarta.

"Rusun Muara Angke terhenti, harapan kami bisa dilanjutkan kembali. ada 6 blok menampung 680 keluarga, luas rumahnya 36 meter persegi per unit, tentu saja ini akan didesain, di mana dia bisa jemur jaring, aktivitas tambahan dsb," imbuhnya.


KLHS Tak Potret Dampak bagi Nelayan

Dalam konsultasi publik Jumat pekan lalu, hadir Kepala Seksi Wilayah Barat Direktorat Ruang Laut Fajar Kurniawan. Mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Fajar mengkritik pemprov lantaran belum memotret secara detail dampak reklamasi yang harus ditanggung nelayan.

"Kalau sekilas tadi sih memang ada beberapa yang sudah diakomodir tapi mungkin ada beberapa yang belum masuk contohnya tadi pendetailan masalah dari nelayan, sosialisasi, karena beberapa kali kami ke rekan-rekan di Jakarta ini menerima keluhan nelayan terkait info pengelolaan dampak reklamasi," kata dia.

Yang juga belum dijelaskan, adalah upaya sosialisasi proyek reklamasi ke nelayan yang terdampak. Langkah ini penting mengingat nelayan adalah pihak yang paling terdampak kebijakan tersebut. Karenanya, KKP meminta seluruh rencana Pemprov Jakarta ini segera didiskusikan terlebih dulu dengan nelayan. Kementerian di bawah Menteri Susi Pudjiastuti ini pun menekankan, kehidupan nelayan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Baca juga: Kajian Reklamasi Tak Detail Memuat Dampak Reklamasi, Ini Kata KKP

Dalam daftar undangan konsultasi publik yang diterima KBR, perwakilan nelayan yang diundang hanya dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Koperasi Mina Bahari. Sedangkan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan beberapa perwakilan kelompok nelayan tak menerima undangan. (ika)

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.