Bank Mandiri Diminta Hentikan Pembiayaan Kredit Pabrik Semen Rembang

Bank Mandiri dinilai tidak memiliki sistem assesment dalam menyalurkan kredit kepada perusahaan tambang. Padahal hal itu sudah diatur dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan dari OJK.

Sabtu, 25 Mar 2017 11:30 WIB

Ilustrasi. (Foto: bumn.go.id/Publik Domain)


KBR, Jakarta - Koalisi Responsibank mendesak Bank Mandiri agar menarik pembiayaan kreditnya kepada pabrik PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah.

Koalisi menengarai perusahaan semen itu merusak lingkungan dan mengancam sumber penghidupan warga setempat.

Koordinator Responsibank, Maria Lauranti mengatakan Bank Mandiri tidak memiliki sistem assesment (penilaian) dalam menyalurkan kredit kepada perusahaan tambang. Padahal hal itu sudah diatur dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena itu, pemberian kredit oleh Bank Mandiri kepada PT Semen Indonesia telah mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.

"(Hanya melihat) Portofolio dari perusahana yang dilihat saat mau memberikan kredit pinjaman, hanya melihat performa dia saat meminjam akan lancar atau tidak," kata Maria Lauranti kepada KBR, Jumat (24/3/2017).

"Jadi (bank melihat) dari sektor keuangannya saja, tapi tidak dilihat apakah bisnisnya mencemari lingkungan atau tidak, apakah melanggar hak asasi orang-orang di sekitar wilayah kerja perusahaan atau tidak," tambah Maria.

Maria mengakui Roadmap itu sendiri belum diturunkan menjadi aturan yang tegas. Sehingga peta jalan itu tidak bisa mengikat.

LSM lingkungan WALHI dan Responsibank mencatat, pada 2015, Bank Mandiri mengucurkan fasilitas kredit sebesar Rp3,96 triliun kepada pabrik semen PT Semen Indonesia. Angka ini terdiri atas Rp3,46 triliun untuk kredit investasi dan Rp500 milyar untuk kredit kebutuhan operasional.

Direktur Eksekutif TuK (Transformasi untuk Keadilan), Rahmawati Retno Winarni menyatakan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) perlu mendorong bank agar menerapkan risiko sosial dan lingkungan sebagai syarat pinjaman.

"Regulasi OJK itu diharapkan mampu memberikan aturan yang jelas dan tegas, mana pembiayaan yang bersiko terhadap lingkungan," tandas Rahmawati.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Fasilitas KITE IKM diharapkan menjadi jawaban untuk mendorong industri kecil dan menengah untuk terus bergeliat meningkatkan ekspor di tanah air.