Aksi Serentak, Mahasiswa Papua Minta Tutup Freeport

"Kita harus melihat bahwa permasalahan di Papua adalah permasalahan kolonialisme, permasalahan ekploitasi internasional lewat Freeport"

Senin, 20 Mar 2017 16:04 WIB

Pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel saat aksi di depan kantor Agen Konsulat Amerika Serikat di Denpasar, Bali, Senin (20/3). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua mendesak PT Freeport dan Pemerintah Indonesia segera angkat kaki dari tanah Papua. Juru Bicara Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua, Surya Anta mengatakan, keberadaan Pemerintah Indonesia dan PT Freeport di Papua sebagai  ilegal dan hanya menyengsarakan rakyat Papua.

Kata dia, orang Papua sebagai tuan rumah tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan soal keberadaan Freeport.

"Ini kalau kami ikut-ikutan mengangkat isu nasionalisasi atau mendukung pemerintah itu sama saja melanjutkan perampokan dan penjajahan terhadap Rakyat Papua. Makanya untuk menjawab semakin sedikitnya keterlibatan orang Papua, maka kita harus melihat bahwa permasalahan di Papua adalah permasalahan kolonialisme, permasalahan ekploitasi internasional lewat Freeport ini. Karena itu kami dari Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua melihat penting Freeport ditutup," ujarnya kepada wartawan didepan Kantor PT Freeport Indonesia, Jakarta, Senin (20/03).

Selain itu  dia    mendesak Pemerintahan Presiden Jokowi untuk memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua serta menarik seluruh kekuatan militer termasuk kepolisian di seluruh wilayah Papua. Kata dia, keberadaan kekuatan militer justru semakin membuat Papua rentan terjadi pelanggaran HAM.

Dia juga mendesak Freeport untuk memberi ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Papua yang sudah berlangsung puluhan tahun.

"Soal bagaimana mengelola pertambangan, biarkan Rakyat, Bangsa, dan Negara Papua sendiri yang menentukan. Kami juga menuntut agar Freeport diaudit semua kekayaannya, buruh-buruh yang sudah di PHK dibayarkan pesangonnya dengan standar yang jelas. Kemudian seluruh aset Freeport diambil alih dan diserahkan kepada Bangsa Papua. Dan harus ada juga audit cadangan potensi di sana," ucapnya.

Dia menambahkan aksi hari dilakukan serentak di 18 kota diseluruh Indonesia. Aksi hari ini di Jakarta kata dia, masa aksi tidak akan melakukan audiensi apapun kepada pihak PT Freeport dengan mengirim perwakilan masuk kedalam gedung perusahaan. Alasannya kata dia, tidak ada negosiasi apapun dan penutupan PT Freeport marupakan harga mati.

Aksi serupa juga dilakukan Front Rakyat Indonesia dan Aliansi Mahasiswa Papua di depan gedung Merdeka Bandung, Jawa barat.  Mereka mendesak Freeport segera hengkang dari Papua. 

Juru bicara Front Rakyat Indonesia Fidocia Wima Adityawarman, Freeport harus pergi karena menimbulnya kerusakan lingkungan yang sangat luas.

"Karena gencarnya bencana ekologis terhadap lingkungan sudah sedemikian masif, tidak perlu lagi diteruskan Freeport itu, banyak pembangunan manusia yang lebih lebih dimajukanlah daripada yang ini (Freeport). Sementara di tanah Papua juga kekayaannya tidak masuk ke sana, malahan dimasukan ke sini bahkan lahannya dirampok semua oleh Amerika," ujar Fidocia Wima Adityawarman kepada KBR di Bandung, Senin, 20 Maret 2017.

Fidocia Wima Adityawarman menjelaskan kelompoknya juga menuntut PT Freeport hengkang dari tanah Papua disebabkan tidak memperlakukan warganya manusiawi.

"Dari awal pendirian Freeport itu juga tidak melibatkan warga papua. Sebelum ada Perpera kontrak areal sudah ditandatangani, seolah olah itu tanah milik Indonesia padahal secara internasional belum," jelas Fidocia Wima Adityawarman.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.