Ada Pungli di Proyek PRONA, Menteri Desa Tolak Usulan Menteri Agraria

Menteri Desa Eko Putro mengatakan masyarakat sebenarnya tidak keberatan membayar, asalkan ditetapkan jumlahnya sehingga menutup peluang praktik pungli.

Rabu, 29 Mar 2017 22:52 WIB

Menteri Desa Eko Putro Sandjojo dalam sebuah acara di Jakarta, Kamis (2/3/2017). (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo tidak setuju dengan adanya usulan penggunaan dana desa untuk alokasi pembiayaan pengurusan sertifikasi tanah dalam program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).

Selama beberapa bulan terakhir program PRONA untuk sertifikasi tanah warga mendapat masalah karena diwarnai pungutan liar (pungli). Pemerintahan Joko Widodo menegaskan program sertifikasi tanah lewat PRONA tidak dipungut biaya. Namun, di lapangan ternyata banyak pungutan. Di sejumlah tempat terjadi operasi tangkap tangan aparat desa oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Menteri Eko mengatakan dana desa selama ini sudah ditentukan peruntukan alokasinya. Kendati begitu, Kementerian Desa masih bisa menggelontorkan dana untuk program khusus seperti sertifikasi lahan transmigrasi. Ia mencontohkan saat ini masih ada 600 ribu hektar lahan transmigrasi yang belum tersertifikasi.

"Ini sekarang sedang dilakukan penguatan dan akselerasi percepatan untuk pensertifikatan tanah transmigrasi. Itu dananya kita berikan, tapi nggak bisa kalau itu dari dana desa. Kalau pakai dana desa, nanti habis dong. Karena dana desa itu sudah ditentukan peruntukannya, hanya untuk seperti yang dituangkan dalam peraturan Menteri Desa," kata Eko di kompleks Istana, Rabu (29/3/2017).

Baca juga:


Sebelumnya Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengusulkan agar anggaran pembiayaan sertifikat PRONA diambilkan dari dana desa. Sofyan Djalil mengatakan sertifikat tanah lewat PRONA itu hanya gratis untuk pengurusan di BPN. Namun itu tidak mencakup biaya meterai maupun biaya patok/pengukuran tanah.

"Kita minta ke Menteri Desa bisalah Menteri Desa membuat aturan supaya dana desa bisa digunakan untuk itu," kata Sofyan di kompleks Istana, Selasa (21/2/2017).

Menghadapi kondisi itu, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo mengatakan pembiayaan untuk pengurusan sertifikasi PRONA akan dibuat aturan baku. Eko mengatakan masyarakat sebenarnya tidak keberatan membayar, asalkan ditetapkan jumlahnya sehingga menutup peluang praktik pungli.

Eko menambahkan saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tengah menghitung jumlah biaya riil yang boleh dipungut dari masyarakat.

"Untuk mengukur tanah juga kadang-kadang kalau di desa yang jaraknya di gunung-gunung itu satu hari cuma bisa dua bidang aja gitu. Itu kan perlu ada biayanya juga," kata Eko.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau