80 Persen Nelayan NTB Belum Punya Sertifikat Tanah

"Per tahun itu rata-rata 1.200, kadang-kadang cuma 900 nelayan. Tergantung anggarannya yang tersedia."

Jumat, 10 Mar 2017 19:19 WIB

Ilustrasi


KBR, Mataram- Lebih dari 80 persen nelayan di Nusa Tenggara Barat belum mengantongi sertifikat lahan. Dari total 44 ribu nelayan, baru 8100 di antaranya yang memiliki sertifikat melalui program sertifikat tanah nelayan. Padahal menurut Kepala Seksi Kapal Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Sabariono, sebagian besar nelayan memiliki lahan. Untuk itu pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) bakal mempercepat proses sertifikasi. Sehingga legalitas lahan itu bisa dijadikan jaminan modal usaha bagi para nelayan.

"Kalau sampai sekarang justru itu sudah berlaku ada 8.100 nelayan. Per tahun itu rata-rata 1.200, kadang-kadang cuma 900 nelayan. Tergantung anggarannya yang tersedia. Kalau total nelayan di NTB itu sekitar 44 ribu, masih sedikit. Tapi tidak semua nelayan itu memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat," kata Sabariono, Jumat (10/3)

Sabariono menjelaskan, sertifikat lahan nelayan itu nantinya bisa digunakan untuk mengakses bantuan perbankan dengan nilai lebih dari Rp 14 miliar. Uang bisa digunakan sebagai modal usaha atau kebutuhan harian nelayan. Namun bagi nelayan yang tak memiliki lahan dan kesulitan mendapatkan modal, pihaknya menjanjikan bantuan peralatan tangkap ikan, sertifikasi usaha dan pengelolaan hasil tangkap.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.