48 Ribu Pelaut Indonesia Bakal Dapat Program Sertifikasi Gratis

'Meski mereka sudah pernah melaut beberapa lama, tapi mereka tidak secara otomatis mendapat sertifikat. Mereka harus bayar untuk mendapat sertifikat,' kata Menteri Perhubungan.

Kamis, 23 Mar 2017 22:55 WIB

Ilustrasi pelaut wanita Indonesia. (Foto: ANTARA)


KBR, Pati - Kementerian Perhubungan berencana melakukan kegiatan sertifikasi terhadap puluhan ribu pelaut di Indonesia, secara gratis.

Sertifikasi gratis itu akan dilakukan melalui program sekolah advokasi sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan para pelaut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan program sekolah advokasi itu rencananya akan menyasar sekitar 48 ribu pelaut dari seluruh Indonesia untuk sertifikasi secara gratis. Selama ini, kata Budi Karya, para pelaut mengeluhkan mahalnya biaya untuk mendapatkan sertifikasi pelaut.

"Meski mereka sudah pernah melaut beberapa lama, tapi mereka tidak secara otomatis mendapat sertifikat. Mereka harus bayar untuk mendapat sertifikat. Nah sekarang mereka tidak perlu membayar (gratis)," kata Budi Karya dalam kunjungan ke Pelabuhan Rakyat Juwana, Pati, Kamis (23/3/2017).

Khusus untuk Jawa Tengah, akan ada jatah dua ribu pelaut yang bisa mengikuti program sekolah advokasi selama satu bulan di Semarang untuk memperoleh sertifikat profesi secara gratis.

Salah seorang pelaut asal Sulawesi yang tengah bersandar di Pati, Muhammad Khaerudin menyambut baik rencana sertifikasi gratis itu. Selama ini, kata Khaerudin mengatakan biaya untuk mendapatkan sertifikasi pelaut sangat mahal.

"Pokoknya susahlah cara mengurusnya. Mahal sekali, sampai Rp5 jutaan itu. Kalau sebelumnya kan cuma Rp400 ribu hingga Rp500 ribu, tapi sekarang dinaikkan lagi," kata Khaerudin.

Kementerian Perhubungan berharap setelah selesai mengikuti program sekolah advokasi dan mendapatkan sertifikat, para pelaut mampu meningkatkan kemampuannya, dari yang semula anak buah kapal, bisa menahkodai kapal-kapal di laut lepas.

Baca: Ketika ABK Indonesia Nihil Perlindungan  

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.