48 Ribu Pelaut Indonesia Bakal Dapat Program Sertifikasi Gratis

'Meski mereka sudah pernah melaut beberapa lama, tapi mereka tidak secara otomatis mendapat sertifikat. Mereka harus bayar untuk mendapat sertifikat,' kata Menteri Perhubungan.

Kamis, 23 Mar 2017 22:55 WIB

Ilustrasi pelaut wanita Indonesia. (Foto: ANTARA)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Pati - Kementerian Perhubungan berencana melakukan kegiatan sertifikasi terhadap puluhan ribu pelaut di Indonesia, secara gratis.

Sertifikasi gratis itu akan dilakukan melalui program sekolah advokasi sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan para pelaut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan program sekolah advokasi itu rencananya akan menyasar sekitar 48 ribu pelaut dari seluruh Indonesia untuk sertifikasi secara gratis. Selama ini, kata Budi Karya, para pelaut mengeluhkan mahalnya biaya untuk mendapatkan sertifikasi pelaut.

"Meski mereka sudah pernah melaut beberapa lama, tapi mereka tidak secara otomatis mendapat sertifikat. Mereka harus bayar untuk mendapat sertifikat. Nah sekarang mereka tidak perlu membayar (gratis)," kata Budi Karya dalam kunjungan ke Pelabuhan Rakyat Juwana, Pati, Kamis (23/3/2017).

Khusus untuk Jawa Tengah, akan ada jatah dua ribu pelaut yang bisa mengikuti program sekolah advokasi selama satu bulan di Semarang untuk memperoleh sertifikat profesi secara gratis.

Salah seorang pelaut asal Sulawesi yang tengah bersandar di Pati, Muhammad Khaerudin menyambut baik rencana sertifikasi gratis itu. Selama ini, kata Khaerudin mengatakan biaya untuk mendapatkan sertifikasi pelaut sangat mahal.

"Pokoknya susahlah cara mengurusnya. Mahal sekali, sampai Rp5 jutaan itu. Kalau sebelumnya kan cuma Rp400 ribu hingga Rp500 ribu, tapi sekarang dinaikkan lagi," kata Khaerudin.

Kementerian Perhubungan berharap setelah selesai mengikuti program sekolah advokasi dan mendapatkan sertifikat, para pelaut mampu meningkatkan kemampuannya, dari yang semula anak buah kapal, bisa menahkodai kapal-kapal di laut lepas.

Baca: Ketika ABK Indonesia Nihil Perlindungan  

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Menristek Minta Dosen Mundur Karen HTI, Pengamat: Itu Ngawur

  • Jokowi : Pengadaan Alutsista Harus Lewat G to G
  • Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Anti Terorisme
  • Terus Lakukan Intimidasi Penggusuran, Warga Dobrak Gerbang PT KA Bandung

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.