UU MD3, Betulkah Wujud Arogansi Parlemen?

Revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR dan DPD ( UU MD3- atas revisi - Undang-undang No. 17 Tahun 2014) disahkan DPR dang langsung menuai rekasi.

Selasa, 13 Feb 2018 16:29 WIB

Revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR dan DPD ( UU MD3- atas revisi - Undang-undang No. 17 Tahun 2014) disahkan DPR dang langsung menuai rekasi. Banyak pihak menyebut UU ini untuk meperkuat kekuasaan penyusunnya. Bahkan ada yang menyebut ini sebagai bentuk Arogansi. Ada dalam UU MD3 ini? Apa pasal-pasal krusial dan risikonya bila diberlakukan? Peneliti usat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Rizki Argama akan menjelaskannya dalam Ruang Publik KBR pada Rabu, 14 Februari 2018 pukul 09.00 WIB.

Simak di 100 radio jaringan KBR, bagi yang di Jakarta bisa mendengarkan di 89,2  Power FM, via Fan page Facebook  Kantor Berita Radio KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalu telp bebas pulsadi 0800 140 3131. Pertanyaan juga bisa diajukan melalui pesan singkat, whatsapp di 08121188181 atau mention ke akun twitter @halokbr. Jangan lupa sertakan TAGAR RUANG PUBLIK 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.