Peserta Pilkada Berstatus Tersangka, Mendagri Ikuti Keputusan KPU

"Ada calon yang ikut pilkada, calonnya ditahan, dan dia menang mutlak. Terpaksa kami lantik. Begitu kami lantik, besoknya ada putusan pengadilan dia bersalah, ya langsung kita berhentikan."

Selasa, 13 Feb 2018 13:55 WIB

Menteri Dalam Negeri Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: ANTARA/Galih Pradipta)

KBR, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak mempersoalkan tersangka kasus korupsi lolos persyaratan Pilkada dan menjadi calon kepala daerah di Pilkada 2018. 

Tjahjo Kumolo mengatakan aturan hukum KPU yang jadi landasan verifikasi itu sudah berlaku tetap (ajeg). Sehingga, kata Tjahjo, status 'tersangka' itu masih dalam proses berkelanjutan dan bukan berupa ketetapan.

"Undang-undang yang dijabarkan melalui peraturan KPU, bahwa partai politik bisa menarik calon peserta pilkada sepanjang dia sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sejumlah kepala daerah bisa berstatus tersangka walaupun ditahan, tetapi belum ada kekuatan hukum tetap. Sebagaimana aturan KPU, ya saya ikut apa yang diputuskan KPU," kata Tjahjo Kumolo di Kemendagri, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Tjahjo Kumolo mengatakan peserta pilkada berstatus tersangka tidak perlu dipermasalahkan. Berdasarkan pengalaman yang dilalui Kemendagri, ketika menghadapi kasus seperti itu sikapnya sama. Begitu ada putusan tetap dari pengadilan, maka Mendagri turun tangan sesuai ketentuan hokum.

"Ada calon yang ikut pilkada, calonnya ditahan, dan dia menang mutlak. Terpaksa kami lantik. Begitu kami lantik, besoknya ada putusan pengadilan dia bersalah, ya langsung kita berhentikan," jelas Tjahjo.

Beberapa pejabat daerah peserta pilkada jadi tersangka korupsi oleh KPK seperti Marianus Sae Bupati Ngada NTT dan Nyono Suharli Wihandoko Bupati Jombang Jawa Timur.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.