MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

Hal-hal yang akan diteruskan MKD ke kepolisian di antaranya masuk dalam kategori penghinaan, salah satunya berbentuk fitnah. MKD takkan meneruskan laporan yang hanya bersifat kritik.

Selasa, 13 Feb 2018 16:26 WIB

Ilustrasi. (Foto: KBR/Aisyah)

KBR, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan segera membuat tata cara untuk meneruskan laporan dugaan penghinaan parlemen dan anggota DPR. 

Aturan itu untuk menerjemahkan pasal penghinaan parlemen yang diatur dalam Pasal 122 huruf (k) dalam Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). Undang-undang itu telah disahkan DPR pada Senin, 12 Februari 2017. 

Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatana tata cara ini akan mengatur laporan apa saja yang akan diteruskan MKD ke kepolisian.

Politikus Partai Gerinda itu menambahkan, hal-hal yang akan diteruskan ke kepolisian di antaranya masuk dalam kategori penghinaan, salah satunya berbentuk fitnah. Ia juga meyakini, MKD takkan meneruskan laporan yang hanya bersifat kritik.

"Misalnya yang bilang di media massa, bahwa DPR itu rampok semua, atau DPR maling semua. Nah yang seperti itu bisa kami anggap menjatuhkan wibawa DPR. Tapi kalau soal kritik yang membangun, apalagi kan selama ini banyak masyarakat yang mengritik DPR secara ilmiah, itu kami anggap sebuah proses demokrasi. Itu takkan kami laporkan," kata Sufmi Dasco di gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Dasco menambahkan, hasil kajian sebuah lembaga survei juga obyek yang tidak akan diteruskan ke ranah hukum. 

Sementara itu, Wakil Ketua MKD DPR Sarifuddin Sudding menargetkan, penyusunan tata cara ini akan rampung sebelum masa sidang mendatang.

"Dengan begitu, otomatis MKD belum bisa menggunakan Pasal tersebut. Lagipula, UU-nya juga baru disahkan kemarin. Perlu waktu bagi kami untuk menindaklanjutinya," kata Sudding.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wakapolri Tegaskan Tak Ada Pengamanan Khusus terkait Rencana Kembalinya Rizieq

  • JK Bantah Asian Games 2018 Kekurangan Dana
  • 5 Kecamatan di Karo Gelap Gulita Akibat Erupsi Sinabung
  • Netanyahu Kecam Pernyataan PM Polandia Soal Dalang Holocaust

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.