Kampanye Beradab

Fitnah dan berita palsu beredar dimana-mana, mimbar-mimbar tempat ibadah diisi ujaran kebencian pada kelompok lain yang tak mendukung calonnya, agama dijadikan dalih untuk mendukung salah satu calon.

Kamis, 15 Feb 2018 05:11 WIB

Deklarasi Pilkada bebas politik uang dan SARA

Deklarasi pilkada bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan isu SARA dalam kampanye Pilkada yang diselenggarakan Panwaslu Kota Bogor. (Foto: Antara/Arif Firmansyah)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Musim kampanye kembali tiba. Mulai hari ini hingga 23 Juni mendatang, atau selama lebih dari empat bulan, para peserta pemilihan kepala daerah akan saling bersaing meraih simpati dan dukungan suara dari masyarakat di 171 daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Lebih dari setahun lalu, masyarakat Indonesia mendapat pelajaran sangat berharga bagaimana mesti berkampanye secara beradab.

Pilkada di Jakarta tahun itu diwarnai kampanye yang sangat biadab, penuh kebencian dan memecah belah hubungan individu, atas nama agama dan etnis. Fitnah dan berita palsu beredar dimana-mana, mimbar-mimbar tempat ibadah diisi ujaran kebencian terhadap kelompok lain yang tidak mendukung calonnya, agama dijadikan dalih untuk mendukung salah satu calon, dan lain-lain.

Dampaknya masih terasa hingga kini, dan banyak orang menyesalkan apa yang terjadi saat itu. Sulit merajut kembali kain yang terurai, dan menyambung kembali benang yang putus.

Semestinya apa yang terjadi di Jakarta tidak ditiru saat kampanye pilkada di daerah lain pada tahun ini. Ini harus benar-benar diperhatikan oleh para pasangan calon, tim sukses dan partai-partai pendukungnya. Kampanye harus dilakukan secara beradab, beretika, damai dan mematuhi aturan yang sudah dibuat penyelenggara pemilu.

Kampanye adalah ajang untuk menyampaikan visi paling rasional ke masyarakat, menawarkan program membangun daerah, dengan tujuan agar daerah itu lebih maju dari sebelumnya. Bukan dengan kampanye hitam, menyebar hoaks, ujaran kebencian dan lain-lain.

Publik harus menentang bila ada yang berusaha meniru atau menerapkan apa yang terjadi di DKI tahun lalu di daerah lain. Karena mencari kekuasaan dengan menghalalkan segala cara hanya akan berakhir dengan kerusakan. Jangan pilih mereka yang menggunakan cara-cara biadab dalam berkampanye untuk meraih dukungan suara pemilih.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.