HEADLINE

Jokowi: Tidak Ada Tempat bagi Kelompok Intoleran di Negeri Ini

Jokowi: Tidak Ada Tempat bagi Kelompok Intoleran di Negeri Ini

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan memberi ruang bagi keberadaan kelompok intoleran di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlahaksi penyerangan terhadap pemuka agama dan umat beragama di beberapa daerah dalam beberapa pekan terakhir.

Presiden Jokowi memastikan negara akan menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan seluruh masyarakat sesuai dengan konstitusi.

"Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak mampu bertoleransi di negara kita, Indonesia. Apalagi dengan cara-cara kekerasan. Berujar saja tidak boleh, apalagi dengan kekerasan," ujar Jokowi di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Presiden mengatakan sudah memerintahkan Kapolri Tito Karnavian memproses hukum para pelaku penyerangan. Dia menegaskan, Indonesia tidak akan memberi tempat bagi orang-orang yang intoleran.

"Kita tidak memberikan tempat pada orang-orang yang melakukan, mengembangkan, menyebarkan intoleransi di negara kita. Karena kita ini, masyarakat kita, sudah puluhan tahun bisa hidup bersama dengan keyakinan yang beragam, berbeda," tandas Presiden Jokowi.

Dalam beberapa pekan terakhir terjadi penyerangan terhadap tokoh dan umat beragama di sejumlah tempat. Pada akhir bulan lalu, pemimpin Pondok Pesantren Al-Hidayah di Cicalengka, Jawa Barat, Umar Bisri menjadi sasaran penyerangan. 

Setelah itu, seorang biksu atau tokoh agama Buddha di Tangerang Jawa Barat. menjadi sasaran pengusiran dan persekusi sekelompok orang. 

Terakhir, sejumlah umat Katolik mengalami luka-luka setelah diserang seorang pemuda, saat beribadah di Gereja Santa Lidwina, Sleman Yogyakarta, pada Minggu (11/2/2018). 

Baca juga:

Ungkap motif

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengecam peristiwa penyerangan terhadap sejumlah pemuka agama yang terjadi akhir-akhir ini.

Dia meminta aparat kepolisian mengungkap motif dibalik penyerangan-penyerangan tersebut, agar masyarakat tidak berspekulasi.

"Kita berharap peristiwa ini betul-betul menjadikan aparat penegak hukum kita lebih serius lagi untuk mengungkap motif di balik peristiwa ini. Tidak cukup sebatas memberikan informasi, bahwa ini dilakukan oleh orang hilang ingatan, atau tidak waras, atau gila dan seterusnya. Perlu ada pengungkapan yang lebih jelas, apa motif di balik motif pristiwa-peristiwa ini," kata Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (12/2/2018).

Tindakan kekerasan yang terjadi belakangan ini, kata Lukman, tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Dia mengimbau masyarakat menyerahkan sepenuhnya proses hukum para pelaku kepada kepolisian. 

Lukman berharap masyarakat tidak terpancing dan membalas serangan yang terjadi.

Peristiwa kekerasan itu, kata Lukman, menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Salah satu caranya menambah aparat penjagaan dan memasang kamera pengawas (CCTV). 

Dia berpendapat keamanan para pemuka agama dan rumah ibadat merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.

"Itu cara, ikhtiar kita, dalam rangka tadi itu. Dalam meningkatkan kewaspadaan, keamanan kita bersama, pemasangan CCTV, apa menambah penjaga satpam, dan sebagainya. Itu adalah ikhtiar untuk bagaimana kita semakin waspada."

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

  • kekerasan atas nama agama
  • intoleransi
  • #intoleransi
  • kelompok intoleran
  • intoleran
  • pelanggaran kebebasan beragama
  • kebebasan beragama dan berkeyakinan

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!