Ini Alasan KPU Larang Gunakan Foto Soeharto untuk Kampanye

"Kalau ada gambar Bung Karno, Pak Harto, Jenderal Soedirman, KH Hasyim Asy'ari, Kiyai Ahmad Dahlan, itu tidak kita perkenankan"

Selasa, 27 Feb 2018 11:15 WIB

Ilustrasi

KBR, Jakarta- Komisi Pemilihan Umum melarang penggunaan ikon tokoh-tokoh nasional yang bukan pengurus Partai Politik sebagai barang jualan saat kampanye. Tokoh-tokoh itu, misalnya, Sukarno, Soeharto, dan Pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari.

Ketua KPU   Wahyu Setiawan   menegaskan,   akan memantau   desain alat peraga dan bahan kampanye partai-partai politik. Sebab, KPU memiliki kewajiban memfasilitasi alat peraga dan bahan kampanye tersebut.

"Kalau ada gambar Bung Karno, Pak Harto, Jenderal Soedirman, KH Hasyim Asy'ari, Kiyai Ahmad Dahlan, itu tidak kita perkenankan gambarnya ada dalam alat peraga dan bahan kampanye yang difasilitasi KPU. Bukan karena kita tidak suka, tapi karena itu tidak ada dalam kepengurusan Partai Politik, sehingga gambarnya tidak boleh," kata Wahyu.

Dia menegaskan, kalau ada partai yang ingin menjual citra pemimpin orde baru Soeharto, KPU tidak akan memfasilitasinya. Sebab, Soeharto bukan pengurus partai. Tidak hanya itu, KPU juga melarang pencantuman nama dan gambar Presiden dan Wakil Presiden saat ini.

Namun Wahyu melanjutkan, Partai Politik boleh memasang gambar eks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri. Sebab, keduanya masih pengurus partai.

KPU saat ini tengah fokus menyosialisasikan kampanye pemilihan para calon legislatif dan eksekutif pada tahun 2019. Kampanye tersebut baru resmi mulai pada 23 September 2018.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.