Tak Ada Dana Pemeliharaan, Menara BTS di Perbatasan Nunukan Mulai Rusak

Pada 2016 lalu, Kementerian Kominfo membangun BTS di 36 titik di wilayah perbatasan.

Rabu, 01 Feb 2017 10:52 WIB

Ilustrasi menara BTS layanan telepon selular. (Foto: web.kominfo.go.id)


KBR, Nunukan – Puluhan desa di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara mulai bisa menikmati jaringan telepon seluler. Layanan seluler mulai dirasakan setelah ada pembangunan tower (menara) Base Transceiver Station (BTS) di wilayah perbatasan.

Menara BTS merupakan infrastruktur layanan telepon selular yang berfungsi memancarkan dan menerima sinyal telekomunikasi dari telepon selular ke perusahaan operator.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara Petrus Kanisius mengatakan pada 2016 lalu, Kementerian Kominfo membangun BTS di 36 titik di wilayah perbatasan. Petrus berharap pada tahun ini sembilan desa lain yang belum terjangkau layanan komunikasi akan mendapat jatah pembangunan BTS.

"Sekarang sudah ada 36 tower BTS, tersebar di kecamatan se-Kabupaten Nunukan. Satu BTS itu sampai 15 kilometer radiusnya. Dan itu program pusat yang sudah ditetapkan titik titiknya," kata Petrus Kanisius, Selasa (1/2/2017).

Meski telah ada pembangunan BTS di wilayah perbatasan, namun infrastruktur itu belum dilengkapi dengan anggaran pemeliharaan. Tidak adanya anggaran pemeliharaan membuat sebagian BTS yang telah dibangun mulai rusak dan tidak bisa difungsikan kembali.

"Yang paling berat itu perawatan, maintenance-nya. Itu yang kalau sudah berumur dia punya panel-panel itu siapa yang mau datang kesana? Sangat sangat kita sayangkan," tambah Petrus Kanisius.

Selain 36 BTS, 7 desa di wilayah perbatasan juga menerima bantuan fasilitas Desa Broadband, yaitu program jaringan internet di daerah terluar, terdepan dan tertinggal dari Kementerian Kominfo. Bantuan fasilitas jaringan internet itu menggunakan operator Telkomsel. Namun, tidak dana anggaran pemeliharaan membuat desa kesulitan mengoperasikan peralatan internet gratis bagi warga desa di wilayah perbatasan tersebut.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR