BERITA

Pilkada Serentak, Jatam Ingatkan Warga Waspadai Ijon Izin Tambang

""Di belu, NTT, sama, penerbitan izin baru 1 tahun saja, sebelumnya 7 IUP, tiba-tiba naik saat pilkada itu menjadi 54," "

KBR, Jakarta- LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) meminta masyarakat mewaspadai praktik ijon politik terkait izin pertambangan dalam pilkada serentak. Koordinator Nasional JATAM Merah Johansyah mengatakan, 101 daerah yang menggelar pilkada 15 Februari nanti, memiliki banyak sumber daya alam yang menjadi incaran para investor. Tercatat telah lebih dari 2500 izin usaha penambangan (IUP) diterbitkan di 101 daerah tersebut.

Merah yakin banyak transaksi politik terkait penerbitan izin penambangan di daerah-daerah tersebut selama perhelatan pilkada.

"Kalau ditotal dari 101 daerah yang melakukan pilkada serentak, ada 2500 IUP. Jadi kami yakin bahwa izin-izin pertambangan ini pasti akan menjadi komoditas oleh para politisi ini, para kandidat, para calon yang akan berkompetisi di pilkada," kata Merah di Kedai Jatam, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (10/2/2017).

Merah menambahkan, belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya, banyak izin penambangan diterbitkan menjelang dan sesudah pilkada, seperti yang terjadi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Belu, NTT.

"Peningkatan luar biasa (Kutai Kartanegara) dari 93 izin 2009  kemudian naik 2010 pilkada 191 IUP, setengahnya itu diterbitkan oleh bupati terpilih. Bupati terpilih itu menerbitkan kurang lebih 150 izin. Di belu, NTT, sama, penerbitan izin baru 1 tahun saja, sebelumnya 7 IUP, tiba-tiba naik saat pilkada itu menjadi 54," jelasnya.

Bukti nyata adanya transaksi politik terkait izin penambangan Sumber Daya Alam (SDA) tampak dari jumlah pejabat yang tertangkap KPK. Diduga para kepala daerah bermain dengan pengusaha untuk mendapatkan dana untuk kampanye politik.

"Di antaranya, Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam karena suap pemberian izin tambang tahun 2016, mantan Bupati Tanah Laut Adriansyah juga karena suap izin tambang tahun 2015, Mantan Bupati Toli-Toli, Saleh Batilan, suap alih fungsi hutan dilaporkan 2017, dan seterusnya," tutur Merah.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdul Aziz mengakui perizinan masalah teratas dalam isu pertambangan di Indonesia. Dari sekitar 10 ribu IUP di Indonesia, 40 persen-nya merupakan izin bermasalah atau non-clean and clear (non-cnc). Dan praktik penyuapan terkait erat dengan perizinan.

"Bahwa ada 40 persen yang non-cnc dari 10 ribu sekian, dan sampai saat ini ada 1254 izin yang sudah dicabut, dikembalikan, maupun diakhiri," kata Aziz.

Namun, Abdul Aziz mengakui sulit menghentikan perluasan bisnis penambangan. Kata dia, penambangan merupakan pengrusakan alam yang diizinkan oleh negara.

"Pertambangan ini adalah kerusakan alam yang diizinkan oleh negara sehingga mau nggak mau kita tidak bisa menstop itu. Akan tetapi kita bagaimana bisa pengendalian dengan lingkungan, perizinan, sehingga negara jangan jor-joran memberikan izin tambang, kalau negara nggak bisa mengawasinya," ujar Azis

Selama pilkada ini, Azis meminta masyarakat juga mewaspadai peralihan tren penambangan. Kata dia, saat ini pengusaha mulai tertarik mengalihkan investasinya ke penambangan batu kapur untuk industri semen. Ini lantaran bisnis batu bara mulai menurun.

"Sekarang ini ada tren baru untuk mencari celah untuk pabrik semen, karena potensi semen Indonesia ini juga cukup besar, di Kalimantan, Papua, dan lain-lain, dan izinnya juga cukup hanya di kabupaten kota. Dan belum ada grand design yang bisa memastikan bahwa berapa jumlah kapasitas semen Indonesia dan pemerintah tidak bisa untuk menghalangi pabrik semen itu untuk berdiri," ujar Aziz

Salah satu daerah yang kaya dengan batu kapur adalah Pati, Jawa Tengah. Dalam pilkada 15 Februari, kabupaten ini hanya memiliki satu calon tunggal. 

Editor: Rony Sitanggang

• Koordinator Nasional JATAM Merah Johansyah
• #Pilkada2017
• #pilkada101