Pertengahan Maret, Hakim PTUN Putuskan Gugatan Reklamasi 3 Pulau Teluk Jakarta

Gugatan ini diajukan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dengan tergugat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan PT Jakarta Propertindo.

Kamis, 23 Feb 2017 17:01 WIB

Ilustrasi Teluk Jakarta. (Foto: ppkl.menlhk.go.id)


KBR, Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan memutuskan gugatan reklamasi Pulau F, I, dan K di Teluk Jakarta, pada pertengahan Maret mendatang.

Ketua Majelis Hakim PTUN Adi Budi Sulistyo menyampaikan hal itu setelah menerima kesimpulan dari masing-masing pihak, baik tergugat maupun penggugat. Kesimpulan dari tiga perkara itu akan dipelajari oleh masing-masing hakim sebelum diputuskan.

"Oleh karenanya majelis meminta waktu selama tiga minggu dari sekarang. Kan ini ada tiga perkara, jadi kurang lebih satu perkara diselesaikan selama seminggu. Dan akan kita putus pada hari Kamis, 16 Maret 2017," kata Adi Budi Sulistyo, di PTUN Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Baca juga:


Masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat dalam sidang gugatan reklamasi Teluk Jakarta, telah menyerahkan kesimpulannya kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta pada Kamis (23/2/2017) sore.

Gugatan ini diajukan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan PT Jakarta Propertindo.

Salah satu kuasa hukum penggugat, Marthin Hadiwinata menjelaskan inti kesimpulan tersebut berisi empat hal. Di antaranya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat reklamasi di tiga pulau yang digugat, yakni Pulau F, I dan K.

Para penggugat berasal dari Koalisi Tolak Reklamasi yang terdiri dari nelayan terdampak, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat.

Atas gugatan itu, baik Pemerintah Provinsi DKI dan PT Jakarta Propertindo, sama-sama menolak berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada masing-masing pihaknya.

Aryanto Harun, kuasa hukum PT Jakarta Propertindo mengatakan, berbagai bukti terkait penolakan itu juga telah dimasukkan dalam kesimpulan.

Hal serupa juga disampaikan Nadya Z, selaku kuasa hukum dari Pemerintah Provinsi DKI. Ia menyebut pembangunan di ketiga pulau yang digugat telah memenuhi berbagai persyaratan dan dianggap tidak melanggar hukum.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Jumlah Napi Narkoba Kian Bertambah, Menteri Yasonna Akui Kewalahan

  • Erupsi Gunung Sinabung Abu Vulkanik Capai 3,2 KM
  • Uni Eropa Ajak Suu Kyi Negosiasi soal Rohingya
  • Marquez Diisukan Gantikan Rossi di Yamaha

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau