BERITA

Penyerapan Rendah, Menteri Sri: Bikin Utang Sia-sia

Penyerapan Rendah, Menteri Sri: Bikin Utang Sia-sia


KBR, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan  kementerian/lembaga agar segera membelanjakan anggaran yang sudah dialokasikan  dalam Anggaran  Negara. Sri mengatakan, alokasi dana yang tak habis itu justru akan membuat utang negara sia-sia. Pasalnya, kementeriannya akan langsung menerbitkan surat utang untuk menambal defisit pada APBN.

"Tahun ini, 2017, masih dua bulan, 8,7 persen. Rata-rata penggunaan 95 persen. Kalau kita memberikan K/L 749 triliun, maka pasti masih ada sisa 5 persen yang tidak terbelanjakan. 5 persen itu Rp 40 triliun. Padahal Rp 40 triliun itu, tidak bisa diserap. Saya sebetulnya bisa mengurangi defisit Rp 40 triliun. Rp 40 triliun itu artinya saya mengeluarkan surat utang yang ternyata enggak dipakai," kata Sri di kantornya, Selasa (28/02/17).


Sri mengatakan, sebenarnya K/L atau pemda bisa meminta anggaran yang sesuai dengan kemampuan belanjanya. Namun, kata Sri, mereka takut apabila ke depannya anggaran itu akan kembali dipotong pemerintah. Padahal, kata Sri, penetapan pagu anggaran yang jauh lebih tinggi dibanding kemampuan belanja, justru akan memperlebar defisit anggaran.


Sri berujar, saat ini rata-rata realisasi belanja K/L hanya 95 persen, bahkan, ada yang hanya 92 persen sepanjang tahun 2016. Kata Sri, saat ini kementeriannya terus mengevaluasi anggaran K/L agar benar-benar efisien. Kata Sri, setiap K/L bisa sangat sangat berkontribusi besar dalam APBN, apabila mampu belanja secara efisien, karena memangkas pos anggaran yang tak perlu, justru akan membantu menekan pemborosan.

Pemborosan

Kementerian Keuangan memperkirakaan pemborosan belanja atau inefisiensi sepanjang  2017 sebesar Rp 8,7 triliun. Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto mengatakan, nilai itu sudah jauh menyusut dibanding   2016, yang mencapai Rp 50 triliun.

Kata dia, penyusutan nilai itu menunjukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun pemerintah sudah efektif.

"Spending review dilakukan kepada seluruh Satker K/L dan Kanwil sejak Desember 2016 sampai Januari 2017. Dapat dihasilkan indikasi efisiensi dan inefisiensi (proyeksi 2017) Rp 8,7 T. Kalau dibanding 2016 yang waktu itu inefisiensi Rp 50 T, terdapat penurunan yang cukup signifikan terhadap proyek yang tidak efisien. Penurunan inefisien menunjukan spending review bisa jadi wahana evaluasi dalam pelaksanaan anggaran," kata Marwanto di kantornya, Selasa (28/02/17).


Marwanto mengatakan, nilai itu diperoleh setelah ada pengkajian terhadap penggunaan anggaran. Menurutnya, hasil kajian itu juga akan menjadi bahan masukan saat pemerintah menurun anggaran 2018.


Marwanto berujar, Kemenkeu juga menyatakan realisasi penyerapan anggaran tahun 2016 lalu rata-rata masih di bawah 95 persen. Kata dia, capaian itu memang masih rendah, dan harus ditingkatkan tahun ini.


Meski begitu, kata dia, kementeriannya memberikan apresiasi untuk kementerian/lembaga (K/L) dengan kinerja penyerapan anggaran terbaik. Pada  K/L dengan pagu tinggi, di atas Rp 10 triliun, apresiasi itu diberikan kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kepolisian RI, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial. Selain itu, apresiasi untuk K/L dengan pagu Rp 2,5 triliun sampai Rp 10 triliun, serta K/L dengan pagu kecil atau di bawah Rp 2,5 triliun.

Pangkas Laporan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan telah memangkas laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) dari yang tahun lalu 44, kini hanya tinggal 2 laporan. Sri mengatakan, pemangkasan laporan itu untuk mengefektifkan kinerja pemerintah daerah, kementerian, serta lembaga, yang selama ini kebanyakan hanya fokus membuat laporan. Kata Sri, pemangkasan laporan SPJ itu sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo yang menilai banyak  yang terbebani dengan banyaknya tugas membuat laporan keuangan.

"Saya ingin supaya beban dari pengguna anggaran dari sisi pertanggunghawaban bisa dikurangkan. Hari ini, kita telah mengurangi jumlah laporan, tadinya 44 laporan. Orang setahun cuma 12 bulan kok bikin 44 laporan. Kayak kurang kerjaan saja. Jadi hanya dua laporan saja. Juknis ada 307, sekarang sudah jadi 85, menurut saya sih seharusnya turun lagi jadi 30, kalau Pak Presiden bilang “jadi 2 saja” Saya bilang “30 saja”," kata Sri di kantornya, Selasa (28/02/17).


Sri mengatakan, pemangkasan SPJ itu sudah diminta Jokowi sejak dia baru tiga bulan menjabat menteri keuangan. Jokowi menilai perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran kepada negara sangat kompleks dan tak efisien. Saat itu, Jokowi berkata, banyak pejabat daerah dan K/L yang tak fokus kerja melayani rakyat karena harus memikirkan puluhan laporan yang dibuat.


Sri mengakui, kewajiban membuat laporan hingga 44 untuk pemda dan K/L memang memberatkan. Kata dia, laporan itu masih bisa disederhanakan, tetapi dengan memanfaatkan teknologi, semua kementerian dan lembaga yang berkepentingan untuk mengaudit tetap bisa mengakses.  


  • Menteri Keuangan Sri Mulyani
  • Penyerapan anggaran
  • Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo
  • Dirjen Perbendaharaan Marwanto

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!