Pengusaha Sawit Tak Ikut Tax Amnesty, Sri Mulyani Ancam Penegakan Hukum

""Anda-anda yang melakukan kegiatan, mungkin perlu melihat keuangannya, apakah masih ada aset yang perlu dilaporkan. Nanti daripada kami lakukan enforcement""

KBR, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani mendesak   pengusaha kelapa sawit segera mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sri mengatakan, banyak pengusaha perkebunan kelapa sawit yang belum mengikuti tax amnesty.

Kata Sri, tax amnesty harus benar-benar dimanfaatkan, karena sesudahnya wajib pajak bakal dikenai tarif yang lebih tinggi. Apalagi, periode tax amnesty hanya tersisa dua bulan.

"Kegiatan di perkebunan dan industri kelapa sawit bisa juga berkontribusi pada penerimaan pajak yang sesuai dan benar. Saya masih perlu mengingatkan bahwa TA masih ada dua bulan, dan banyak dari perkebunan dan Anda-Anda yang melakukan kegiatan, mungkin perlu melihat keuangannya, apakah masih ada aset yang perlu dilaporkan. Nanti daripada kami lakukan enforcement setelah bulan Maret, dengan rate yang tentu tidak lagi rendah," kata Sri di depan pengusaha kelapa sawit di Hotel Borobudur, Kamis (02/02/17).

Sri mengatakan, pengusaha kelapa sawit harus segera mengikuti tax manesty. Sri pun meminta para pengusaha itu tak keberatan membayar tarif tebusan 5 persen. Pasalnya, saat program itu berakhir dan wajib pajak tetap tak melaporkan harta, negara bakal mengenainya sanksi 200 persen dari pajak terutang.

Sri berkata, kelapa sawit yang menjadi komoditas andalan Indonesia dengan produksi melimpah, seharusnya juga dibarengi dengan kontribusi yang besar pula pada penerimaan negara. Kata Sri, kontribusi perpajakan itu bisa berasal dari pajak atau bea keluar saat ekspor.

Sri berujar, dia yang bertugas untuk mengumpulkan penerimaan negara, juga diwajibkan menagih pajak dari kalangan pengusaha kelapa sawit. Menurut dia, pelaku usaha kelapa sawit, yang kini sudah terwadahi oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, juga harus memenuhi kewajiban perpajakannya, sebelum menuntut fasilitas beserta intensif dari negara. 

Kerugian Akibat Sawit

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan sejumlah data tentang kerugian yang dialami negara karena produksi kelapa sawit di depan para pengusaha perkebunan kelapa sawit. Sri mengatakan, dunia internasional sudah memiliki persepsi negatif tentang dampak buruk yang ditimbulkan dari produksi kelapa sawit oleh Indonesia.

Kata Sri, data dari Bank Dunia bahkan mencatat kerugian itu lebih besar daripada kontribusi kelapa sawit pada produk domestik bruto (PDB)

"Saya tentu mengalami saat di Bank Dunia, setiap kali bicara kelapa sawit, persepsi dari luar memang lebih mix kepada dimensi yaitu ketidak-sustain-nya, dan dimensi negatif, terutama karena fenomena kebakaran hutan. Tahun 2015 lalu, sumber kebakaran hutan dari konsesi sawit kelapa 10 persen. Makanya, kita patut bertanya, apakah manfaat dari sisi ekonomi dan keuangan itu cukup tinggi dari distraction yang terjadi," kata Sri.

Sri mengatakan, Bank Dunia memperkiraan kerugian dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), setara dengan 1,9 persen PDB Indonesia 2015 atau USD 16,1 miliar. Selain itu, Bank Dunia juga mencatat Karhutla karena konsesi lahan kelapa sawit menimbulkan kematian atas 19 jiwa, serta lebih dari 500 ribu kasus infeksi saluran napas, dengan perkiraan biaya kesehatan senilai Rp 2,1 triliun.

Sri berujar, kerugian itu tak bisa dibandingkan dengan kontribusi kelapa sawit terhadap ekspor Indonesia yang senilai USD 17,8 miliar. Pasalnya, penerimaan itu bisa dikatakan habis apabila digunakan untuk mengganti kerugian yang dirasakan masyarakat.

Kata Sri, dari produksi kelapa sawit tersebut, yang diuntungkan hanya beberapa perusahaan, tetapi kerugiannya ditanggung oleh ribuan manusia. Sri melanjutkan, nilai itu belum termasuk waktu yang hilang karena bandara yang tutup karena kabut dan berbagai kegiatan masyarakat yang terhenti. Menurutnya, kerugian dari sisi itu saja diperkirakan senilai Rp 54 triliun.

Sri berkata, hitungan Bank Dunia tentang kerugian dari kelapa sawit itu bukan masalah kalkulasi. Menurutnya, persepsi dunia akan membaik apabila industri kelapa sawit menjalankan berbagai penetrasi positif. Kata Sri, berbagai kampanye positif itu mengenai keberlanjutan industri kepala sawit, dengan mengedepankan aspek lingkungan, sejak dari hulu hingga hilir. Sri berujar, dia tak ingin Indonesia mempunyai sektor yang sukses pada satu generasi, tetapi mewariskan masalah pada generiasi berikutnya.

Kontribusi Sawit

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPBP) Kelapa Sawit mencatat  perolehan  beserta produk turunannya  mencapai USD 17,8 miliar atau Rp 231,4 trilun, dari keseluruhan ekspor Indonesia. Jumlah itu naik dari capaian tahun 2015 yang USD 16,5 miliar. Direktur Utama BPDP Bayu Krisnamurthi mengatakan, nilai itu juga setara dengan 12,3 persen dari keseluruhan ekspor. Kata dia, sepertiga kelapa sawit ekspor itu sudah berupa produk olahan atau hasil hilirisasi.

"Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Tidak hanya untuk Internasional Certificat Palm Oil di dunia. Pada 2016, sawit Indonesia telah memberi sumbangan nilai ekspor USD 17,8 miliar dolar, naik dari USD 16,5 miliar pada 2015, meskipun volume ekspor turun sedikit," kata Bayu di Hotel Borobudur, Kamis (02/02/17).

Bayu mengatakan, nilai ekspor itu setara dengan 12,3 persen dari total ekspor atau 13,05 persen dari total ekspor non-migas. Menurut Bayu, capaian itu meningkat pesat, karena pada 2013, angka itu baru 8 persen.

Bayu berujar, 74,6 persen ekspor sawit Indonesia, sudah melewati proses pengolahan atau hilirisasi. Kata Bayu, kelapa sawit itu terolah dalam 54 variasi produk, atau naik hampir 6 persen dibanding tahun lalu. Menurut Bayu, ekspor yang didominasi produk hilir itu menunjukkan industri pengolahan  kelapa sawit di dalam negeri juga berkembang.

Bayu mencontohkannya dengan ekspor biomasa pada 2016 yang mencapai 28 persen. Permintaan terbesar biomassa produksi Indonesia itu berasal dari Japan dan Korea Selatan. Dari eksportasi bio massa, kata Bayu, Indonesia menjadi negara pelopor penggunaan bio energi di dunia. 

Editor: Rony Sitanggang

• Menteri Keuangan Sri Mulyani
• Direktur Utama BPDP Bayu Krisnamurthi
• industri sawit
• tax amnesty