Masyarakat Sipil Dalam Bayang-bayang Militer Myanmar

Suu Kyi terus dikritik karena gagal menyuarakan penentangannya terhadap dugaan kekerasan yang dilakukan militer terhadap minoritas Rohingya.

Senin, 13 Feb 2017 10:11 WIB

Aung San Suu Kyi pemimpin Partai NLD Myanmar. (Foto Commons Creative Wikimedia)

Aung San Suu Kyi pemimpin Partai NLD Myanmar. (Foto Commons Creative Wikimedia)



Di permukaan ini seperti kemenangan besar bagi Myanmar saat Aung San Suu Kyi ditunjuk sebagai kepala negara. Itu setelah puluhan tahun pemerintahan junta militer berkuasa. Tapi tonggak bersejarah itu ternyata rapuh.

Suu Kyi terus dikritik karena gagal menyuarakan penentangannya terhadap dugaan kekerasan yang dilakukan militer terhadap minoritas Rohingya. Dan kini, setelah salah satu penasihat hukum terdekatnya dibunuh di Yangon beberapa pekan lalu, sekali lagi Suu Kyi hanya diam.

Dari Swedia, koresponden Asia Calling KBR, Ric Wasserman, menyusun laporan lengkapnya untuk Anda.

Sekitar seribu orang berduka atas kematian Ko Ni. Dia adalah penasihat hukum Aung San Suu Kyi dan anggota Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD.

Ko Ni adalah seorang pengacara Muslim yang cukup vokal di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha ini. Dia bahkan mengkritik peran kuat militer yang terus mengendalikan Myanmar.

Tokoh berusia 65 tahun itu juga seorang ahli hukum konstitusi dan terlibat dalam amandemen kontitusi yang dirancang oleh militer.

Di sebuah diskusi panel soal hak asasi manusia Myanmardi Swedia, pembunuhan Ko Ni menjadi tema diskusi.

Para pengamat bingung dengan reaksi Aung San Suu Kyi dalam menanggapi kematian Ko Ni yang cukup dekat dengannya.

Berikut penjelasan Kristian Stokke, seorang analis konflik dan profesor sosiologi dari Universitas Oslo.

“Ini merupakan kemunduran besar bagi proses reformasi di Burma, siapapun yang berada dibalik insiden ini. Apalagi dia adalah salah satu penasihat hukum urusan konstitusional. Responnya sangat mengejutkan,” jelas Stokke.

Tapi sebenarnya ini tidak mengejutkan. Di balik selubung proses reformasi demokrasi, militer masih tetap punya kuasa seperti sebelum Aung San Suu Kyi menjadi kepala pemerintahan.

Tentara mengontrol semua investasi infrastruktur utama termasuk proyek bendungan, gas, pertambangan dan listrik. Selain itu mereka juga menguasai 25 persen kursi di parlemen.


Ini membuat Suu Kyi efektif terpinggirkan, kata Liz Tydeman dari LSM Swedia, Burma Committee.

“Sayangnya kekuasaan Suu Kyi tidak sebesar kekuasaan pemerintahan sebelumnya yang diangkat tentara. Jadi ini masalahnya. Kita mulai mengkritik pemerintahan NLD tapi kita juga tidak boleh lupa kalau tentara adalah pelaku kejahatan dan mereka mengizinkan semua serangan. Tapi Suu Kyi sayangnya tidak dalam posisi untuk mengkritik atau dia tidak mengkritik,” kata Tydeman.

Tidak hanya Aung San Suu Kyi yang memilih untuk menyensor diri sendiri, kata Liz Tydeman.

“Sayangnya tidak begitu banyak suara. NLD tidak mengizinkan anggota parlemen mereka untuk bicara pada media sehingga kita tidak mendengar banyak hal dari partai itu. Malah anggota parlemen dari kelompok etnis yang cenderung lebih vokal,” tutur Tydeman.

Meski media di Myanmar lebih terbuka tapi bahaya tetap ada. Melanggar hukum telekomunikasi 6060 yang berbunyi: ‘bertindak merugikan negara, perdamaian dan ketenangan masyarakat," bisa dihukum tujuh hingga 15 tahun penjara.

“Kami melihat jurnalis ditangkap dan mengkritik tentara merupakan hal yang sensitif. Sangat sulit bagi media untuk melakukannya,” tambah Tydeman.

Saat ini ada banyak diskusi soal bagaimana dan siapa yang harus terlibat untuk mengurangi konflik internal di negara itu.

Swedia telah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan ada harapan yang tinggi, pada apa yang akan mereka lakukan pada Myanmar, kata anggota parlemen Swedia, Asa Eriksson. 

“Seperti yang bisa dilihat, kami belum melakukan banyak hal karena situasinya seperti itu. Menurut saya sikap pemerintah Swedia sudah sangat jelas terhadap rezim di Myanmar. Dan menurut saya, kami akan memunculkan isu ini di dewan keamanan,” kata Eriksson.

Dr. Muang Zarni, seorang penulis dan aktivis Myanmar yang kini tinggal di Inggris, juga berbicara dalam acara itu.

Dia percaya upaya untuk mereformasi para jenderal militer adalah upaya yang sia-sia dan masyarakat internasional harus mengubah pendekatannya.

“Para jenderal tidak melihat pembangunan seperti kita melihatnya. Karena kesejahteraan masyarakat bukanlah landasan kebijakan mereka atau sesuatu yang memotivasi mereka untuk menjaga kesatuan negara ini. Tapi yang mendorong mereka adalah kekuasaan,” tutur Dr. Zarni.

Bila Uni Eropa memilih untuk bekerja sama dengan para jenderal dan menyambut peningkatan investasi bisnis, Swedia lebih memilih bekerja untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi Myanmar.

Tapi ini tidak memberikan penghiburan apapun kepada keluarga Ko Ni. Mereka mengaku Ko Ni menjadi target karena pengaruhnya dan hubungan dekatnya dengan Aung San Suu Kyi.

Kelompok hak asasi manusia telah menyerukan penyelidikan menyeluruh dan independen atas pembunuhan itu.

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Soal Munaslub, Wasekjen Golkar Minta DPD Solid

  • Pengamat: Setnov Akan Langgeng Jadi Ketua Umum Meski Dipenjara
  • DPRD Desak Pemprov DKI Rampungkan Konsep Penataan Kampung Akuarium
  • Bansos Banyak Salah Sasaran, Cilacap Siapkan Basis Data Terpadu