Jokowi Pastikan Siti Aisyah Mendapat Perlindungan Hukum

"Lewat pengacara yang sudah ditunjuk agar diberikan perlindungan kepada Siti Aisyah. Apapun, biar semuanya itu terang benderang. Apakah dia ini korban, ataukah memang ikut,"

Kamis, 23 Feb 2017 13:11 WIB


KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo memastikan Siti Aisyah, WNI yang diduga terlibat dalam pembunuhan  Kim Jong-Nam, Saudara petinggi Korea Utara memperoleh perlindungan hukum. Kata dia, Siti akan didampingi pengacara selama menjalani pemeriksaan perkaranya.

Jokowi juga mendukung pengungkapan kasus agar didapat kejelasan tentang peran Siti.

"Yang jelas kita akan selalu mendampingi. Saya sudah sampaikan ke Menteri Luar Negeri agar didampingi terus, lewat pengacara yang sudah ditunjuk agar diberikan perlindungan kepada Siti Aisyah. Apapun, biar semuanya itu terang benderang. Apakah dia ini korban, ataukah memang ikut," kata Jokowi di sela peluncurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017).

Jokowi menambahkan, sampai saat ini proses penyelidikan Siti oleh Kepolisian Malaysia masih terus berjalan. Ia berjanji akan menyampaikan perkembangan kasus Siti apabila telah diperoleh kepastian.

"Ini semuanya masih berlangsung, masih berproses, masih juga ada interograsi-interogasi yang selalu didampingi, nantilah kalau sudah kira-kira kelihatan kepastiannya nanti saya sampaikan," ujar dia. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR