Jadi Tersangka, Koordinator Peduli Kendeng Diperiksa 4.5 Jam

"Kami selama ini mengatakan dokumen itu asli, orang-orangnya juga ada. Kita ikutin saja proses di kepolisian,"

Senin, 27 Feb 2017 20:50 WIB

Joko Prianto (kaos putih) Koordinator JMPPK saat bertemu Presiden Jokowi. (Foto: Setkab)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Joko Prianto yang ditetapkan tersangka pemalsuan dokumen, hari ini hadir dalam pemeriksaan perdana. Dia mengaku ditanya  73an pertanyaan seputar dokumen penolakan pendirian pabrik Semen Indonesia.

kata dia, salah satun yang ditanyakan adalah soal siapa yang membuat dokumen tanda-tangan tersebut. Joko diperiksa selama 4,5 jam di Polda Jawa Tengah.

"(Diperiksa) setengah dua belas sampai jam empat sore. Yang ditanyakan ada 63 atau 73 an pertanyaan. Seputar siapa yang membuat, siapa yang mengedarkan, siapa yang menggunakan," ujarnya kepada KBR, Senin (27/2/2017)

Joko  menyatakan bahwa dokumen itu asli, nama-nama yang tertera dalam dokumen itu juga ada dan bisa dibuktikan. Joko yang didampingi tim kuasa hukumnya hari ini mengaku siap mengikuti proses hukum yang berlaku. Namun, timnya juga siap membuktikan bahwa tuduhan tersebut salah.

"Kami ada dari LBH Semarang, ada KPPHI, ada LBK Demak Raya, ada lima lembaga yang mendampingi. Kami selama ini mengatakan dokumen itu asli, orang-orangnya juga ada. Kita ikutin saja proses di kepolisian," jelasnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR