Suap Bakamla, Politikus Golkar Diduga Terima 12 M

"Uang fee sebesar 40 persen yang diminta Fayakhun sudah diberikan oleh Fahmi Darmawangsa? Dijawab sudah dengan rincian pemberiannya secara bertahap,"

Rabu, 10 Jan 2018 18:29 WIB

Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi bergegas menuju mobil seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12/17). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Anggota Komisi Keamanan DPR RI, Fayakhun Andriadi diduga menerima suap sebesar 900.000 dolar AS   atau setara  Rp 12 miliar dalam proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Jaksa KPK, Kiki Ahmad Yani membuktikan itu dari percakapan melalui Whatsapp antara terdakwa dalam perkara yang sama Muhammad Adami Okta dengan atasannya Fahmi Darmawansyah yang sudah divonis sebelumnya.

Kata dia, uang suap itu sebagai imbalan karena Politikus Partai Golkar itu sebelumnya ikut mengatur pembahasan anggaran Bakamla di Komisi I DPR.

"Terkait transfer itu saya bacakan BAP saksi nomer 119. Apakah benar uang fee sebesar 40 persen yang diminta Fayakhun sudah diberikan oleh Fahmi Darmawangsa? Dijawab sudah dengan rincian pemberiannya secara bertahap," ujarnya didalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/01).

Kata dia, Muhammad Adami Okta memberikan uang itu pada saat proses penganggaran proyek itu berlangsung. Pasalnya   sebelumnya anggaran   sempat terkendala karena diberi tanda bintang.

Selain itu, suap diperjelas dengan percakapan antara Fayakhun dengan Erwin Arief, vendor penyedia alat satelit monitoring yang bekerja sama dengan Fahmi Darmawansyah. Menurut dia, saat proses itu, Fayakhun sempat meminta nomor telepon Fahmi Darmawansyah sebagai pemenang proyek.

"Jadi Fayakhun itu mau pembahasan anggaran, dia minta nomor telepon Fahmi tidak bisa nyambung jadi minta ke Erwin Arif, lewat Erwin Arif. Erwin sama Fahmi kan akrab perusahaan sama produsennya, karena dia punya pengganggaran itu, walaupun yang ikut perusahaan Fahmi," ucapnya.

Sebelumnya, Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan terpidana 1,5 tahun penjara dalam kasus ini  Muhammad Adami Okta. Adami merupakan pegawai PT Melati Technofo Indonesia, peserta lelang pengadaan satelit monitoring di Bakamla.

Saat ini Fayakhun masih berstatus sebagai saksi, namun dia sudah dicegah untuk tidak bepergian ke luar negeri oleh KPK.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas

  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres
  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil

Kepala KSP Moeldoko Tepis Anggapan Miring

  • Izin Impor Beras Dialihkan, PT PPI Tak Keberatan
  • BNPB Siapkan Anggaran Rp 166 Miliar untuk Perbaiki Rumah Korban Banjir Bima
  • PS TNI Gagal Menang Melawan 10 Pemain Persebaya

Memberdayakan masyarakat bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya seperti apa yang dilakukan anak-anak muda asal Yogyakarta ini melalu platform digital yang mereka namai IWAK.