Pembangunan Universitas Islam Internasional di Depok Dimulai Pertengahan 2018

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memastikan keluarga terdampak akan mendapat kompensasi. Namun Heryawan mengatakan nilai kompensasi belum ditentukan.

Kamis, 18 Jan 2018 21:50 WIB

Sejumlah menteri mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/1/2018). Rapat membahas rencana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia di Depok Jawa Barat. (Foto: ANTARA/Puspa Perwitasari)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Pemerintah memastikan kegiatan pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Depok Jawa Barat akan dimulai pertengahan 2018 ini.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan saat ini pemerintah tengah mempercepat proses pengalihan lahan atas nama Radio Republik Indonesia (RRI) ke Kementerian Agama. 

Sofyan mengatakan Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar RRI segera mengeluarkan rekomendasi pelepasan lahan.

"Itu tanah atas nama RRI. Oleh Menteri Keuangan dialihkan ke Menteri Agama. Supaya bisa dikeluarkan sertifikat harus ada approval dari RRI. Tadi sudah diperintahkan Presiden, nanti segera dikeluarkan," kata Sofyan usai rapat di Kompleks Istana Presiden, Kamis (18/1/2018).

Universitas tersebut akan dibangun di lahan milik RRI seluas 143 hektare di Depok, Jawa Barat. Sofyan mengatakan dari lahan seluas itu, hanya 20 persen lahan yang akan digunakan untuk bangunan gedung. Proyek itu rencananya menghabiskan anggaran Rp3,9 triliun yang diambi dari APBN dan hibah negara lain.

Terkait nasib rumah tua Cimanggis, Sofyan meminta waktu untuk mempelajari hal tersebut. Namun ia memberi sinyal rumah tersebut tak akan menjadi cagar budaya, seperti yang dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu.

Di samping itu, kata Sofyan, pemerintah pusat menugaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan kompensasi bagi 740 keluarga di sekitar lahan. 

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memastikan keluarga terdampak akan mendapat kompensasi. Namun Heryawan mengatakan nilai kompensasi belum ditentukan.

"Ada uang kadeudeuh, ada kerohiman, apa lah uang santun. Yang penting semuanya bahagia, happy. Mereka tidak dirugikan," kata Ahmad Heryawan.

Dalam rapat terbatas di Istana Negara hari ini, Presiden Joko Widodo mengulang kembali alasan pembangunan universitas Islam berskala internasional. Walaupun, sudah banyak universitas serupa di Indonesia.

"UIII ini dibentuk bukan hanya untuk menjawab kebutuhan domestik, tetapi untuk menjawab kebutuhan masyarakat internasional. Ini untuk memperkokoh kepemimpinan Indonesia di dunia internasional, terutama umat Islam internasional," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia. 

Pemerintah menyatakan Indonesia perlu menjadi salah satu pusat peradaban Islam di dunia, dan mengenalkannya kepada dunia internasional melalui jalur dan jenjang pendidikan tinggi yang memenuhi standar internasional. 

Presiden Jokowi berambisi menjadikan Islam di Indonesia sebagai pusat penelitian dan pengembangan, alternatif pemecahan masalah kemanusiaan, mozaik budaya dan peradaban dunia, serta inspirasi bagi terciptanya tata dunia baru yang damai, ramah, demoktratis, dan berkeadilan.

Kegiatan UIII itu nanti akan melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Luar Negeri. 

Editor: Agus Luqman 

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Saat ini ada banyak cara dan sarana untuk membantu orang lain. Lewat NusantaRun salah satunya.