Lantik Menteri Baru, Ini Dalih Jokowi Tak Ganti Airlangga

"Kita tahu ya pak Airlangga ini kan di dalam sudah jadi menteri tinggal satu tahun saja"

Rabu, 17 Jan 2018 12:23 WIB

Presiden Jokowi bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo tidak mencopot Airlangga Hartarto dari jabatan Menteri Perindustrian meski telah menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi beralasan masa jabatan Airlangga sebagai menteri tinggal sekitar 1,5 tahun.

Kata dia, butuh setidaknya 6 bulan bagi pengganti Airlangga untuk belajar dan menyesuaikan diri. Selain itu, menurut Jokowi, Airlangga sangat kompeten untuk mengurus sektor perindustrian.

"Kita tahu ya pak Airlangga ini kan di dalam sudah jadi menteri tinggal satu tahun saja praktis. Kalau ditaruh orang baru ini belajar paling tidak enam bulan. Kalau  tidak  cepat bisa setahun untuk menguasai itu. Dan kita lihat memang di Kemenperin, pak Airlangga itu betul-betul menguasai, mengerti betul, mengenai makro konsep makro industri di negara kita, menyiapkan strategi industri, hilirisasi industri ke depan seperti apa. Jangan sampai tinggal waktu seperti ini kita ubah dan ini kementerian yang juga tidak mudah," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (17/1/2018).

Baca: Lantik Menteri Baru, PKB Pertanyakan Jokowi Tak Ganti Airlangga

Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan pertimbangan ini. Ia membandingkan urgensi penggantian Airlangga dengan penggantian Khofifah. Menurut dia, Airlangga masih bisa membagi waktu untuk mengurus kementerian dan mengurus partai. Sementara, Khofifah harus berada di Jawa Timur untuk urusan kampanye pemilihan gubernur.

"Urusan partai itukan bisa diurus malam-malam. Beda dengan Khofifah karena di Jawa Timur. Airlangga di Jakarta, jadi masih ada waktu untuk mengurus kebijakan di kabinet," kata JK

Menurut JK, Airlangga juga sudah diminta untuk mengutamakan pekerjaannya sebagai menteri ketimbang mengurus partai.

"Pak Airlangga jelas kebijakannya bahwa dia menteri dulu baru ketua umum. Kemudian ada waktu yang harus setidaknya 90 persen tetap mengurus kementeriannya. Itu pesan kami."

Baik Jokowi maupun JK enggan berkomentar banyak ketika dicecar tentang komitmen tidak ada rangkap jabatan dalam kabinet. JK hanya mengatakan setiap kebijakan diambil tergantung pada kondisi.

"Itu adalah suatu kebijakan kemudian kebijakan itu tentu juga tergantung kondisinya," ungkap JK.

Sementara, Airlangga Hartarto juga enggan menanggapi terkait hal ini. Ia menyerahkan urusan perombakan kabinet kepada Presiden.

"Itu sepenuhnya kami serahkan kepada Presiden," kata Airlangga yang hadir dalam pelantikan.


Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.