Fraksi Nasdem Ancam Keluar dari Pansus Angket KPK

"Selesai tidak selesai maka kami akan menganggap pekerjaan Pansus Angket ini harus berakhir dalam masa persidangan ini."

Rabu, 17 Jan 2018 14:32 WIB

Ilustasi (foto: KBR/Yudha S.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Fraksi Partai Nasdem berencana menarik anggotanya dari Pansus Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilakukan jika kegiatan Pansus tak kunjung selesai hingga akhir masa persidangan pada 14 Februari mendatang.

Wakil Ketua Pansus Angket KPK dari Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi mengatakan, hingga saat ini kesimpulan dan rekomendasi terkait kinerja KPK belum disepakati. Sebab, masing-masing fraksi di dalam Pansus punya pandangan yang berbeda-beda terkait hal tersebut.

"Kalau dari prespektif fraksi Nasdem apakah selesai tidak selesai maka kami akan menganggap pekerjaan Pansus Angket ini harus berakhir dalam masa persidangan ini. Karena itu, apakah ada rekomendasi atau tidak ada rekomendasi pada akhir masa sidang ini akan mengundurkan diri, menarik diri," kata Taufiq di Komplek Parlemen RI, Rabu (17/01/18).

Taufiq mengatakan, ada beberapa wacana yang berkembang terkait rekomendasi terhadap kinerja KPK. Di antaranya revisi Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan perbaikan tata kelola Internal KPK. Namun, Taufiq tak mempermasalahkan jika tak ada rekomendasi yang dikeluarkan Pansus.

Menurut Taufiq, saat ini seluruh partai tengah fokus membangun citranya menjelang Pemilu 2019. Ia mengatakan, wajar jika ada fraksi yang keluar dari keanggotaan Pansus Angket KPK. Ia menganggap iklim seperti itu tidak bagus.

"Jadi menganggap dengan membuat pernyataan-pernyataan yang tidak populer itu akan merusak citra mereka. Karena itu ada yang mengatakan mundur dan sebagainya," kata Dia.

Sebelumnya, pernyataan serupa juga dikeluarkan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Golkar mengancam akan menarik anggota fraksinya di dalam Pansus jika kesimpulan dan rekomendasi terhadap KPK tak kunjung diselesaikan. Golkar juga memberikan tenggat waktu hingga akhir masa persidangan pada 14 Februari 2018.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.