Belum Rekam e-KTP, 7 Ribu Warga di Kaltim Terancam Kehilangan Hak Pilih di Pilkada

"Masih banyak yang belum mau melakukan perekaman KTP elektronik. Apakah masyarakatnya yang tidak berkenan atau kesibukan. Jumlahnya mencapai 7.600 lebih," kata Suyanto, Kamis (18/1/2018).

Kamis, 18 Jan 2018 21:03 WIB

Ilustrasi proses perekaman data biometrik untuk pembuatan KTP elektronik (e-KTP). (Foto: ANTARA)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Balikpapan – Lebih dari 7.600 warga Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Selain itu ada 90 ribu warga di Kota Balikpapan yang juga belum memiliki KTP elektronik.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Suyanto mengatakan banyak alasan yang dilontarkan warga sehingga mereka belum melakukan perekaman KTP elektronik. Namun, rata-rata warga beralasan sibuk.

Suyanto mengingatkan warga agar segera merekam data diri mereka untuk pembuatan KTP elektronik. Ia khawatir ribuan warga itu tidak bisa mengikuti pemilihan Gubernur Kalimantan Timur maupun pemilihan bupati Penajam Paser Utara tahun ini.

"Masih banyak yang belum mau melakukan perekaman KTP elektronik. Apakah masyarakatnya yang tidak berkenan atau kesibukan. Jumlahnya mencapai 7.600 lebih," kata Suyanto, Kamis (18/1/2018).

Suyanto mengatakan sejak tahun 2017 pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya agar warga mau melakukan perekaman KTP elektronik. Antara lain melakukan jemput bola atau mendatangi rumah warga. Rata-rata, kata Suyanto, warga belum merekam data KTP elektronik karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. 

Baca juga:

Sementara itu di Kota Balikpapan, berdasarkan data Dinas Kependukkan dan Catatan Sipil setempat hingga akhir 2017, ada lebih dari 90 ribu warga yang belum memiliki KTP elektronik. 

Keterbatasan blanko menjadi penyebab warga belum memiliki KTP elektronik. Karena Pemerintah Pusat hanya memberi jatah sekitar dua ribu hingga empat ribu blanko KTP elektronik setiap minggunya.

Kementerian Dalam Negeri menyatakan hingga akhir 2017 masih ada sekitar 9,3 juta warga belum melakukan perekaman KTP elektronik. Kemendagri menyatakan tidak bertanggung jawab jika ada warga yang kehilangan hak pilih karena belum melakukan perekaman E-KTP. 

Pemerintah mendorong warga agar segera melakukan perekaman data e-KTP, untuk menuju sistem identitas tunggal guna mencegah pemilih ganda pada pemilu atau pilkada, melalui pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal. 

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.