Bebani APBD, Ribuan Pegawai Tenaga Bantu di Kalimantan Utara Terancam Dirumahkan

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus mengeluarkan dana mencapai Rp47 miliar setiap tahun untuk menggaji tenaga bantu. Sementara anggaran daerah terus defisit ratusan miliar per tahun.

Selasa, 30 Jan 2018 16:11 WIB

Ilustrasi. (Foto: keuda.kemendagri.go.id/Publik Domain)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Balikpapan – Ribuan tenaga bantu di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur terancam dirumahkan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berencana memangkas atau merasionalisasi jumlah tenaga bantu karena dianggap sangat membebani APBD. Tenaga bantu itu tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Penajam Paser Utara Surodal Santoso mengatakan, saat ini lembaganya masih melakukan analisa beban dan jabatan masing-masing SKPD.

Menurut Surodal, idealnya tenaga bantu berjumlah setengah dari total jumlah PNS. Namun di Kabupaten Penajam Paser Utara, jumlah tenaga bantu hampir menyamai jumlah PNS. Jumlah tenaga bantu mencapai lebih dari 3.700 orang sedangkan jumlah PNS sebanyak 4.000 orang.

"Kami akan mempelajari, analisa beban dan analisa jabatan masing-masing SKPD. Sampai sekarang SKPD itu terkadang masih terkendala dalam penyusunan SOP. Padahal SOP merupakan dasar penghitungan beban kerja yang ada di masing-masing SKPD," kata Surodal Santoso, di Balikpapan, Selasa (30/1/2018).

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus mengeluarkan dana mencapai Rp47 miliar setiap tahun untuk menggaji tenaga bantu. Sementara anggaran daerah terus defisit ratusan miliar per tahun. 

Tenaga bantu merupakan jenis pekerjaan kontrak dalam kurun waktu tertentu, termasuk tenaga kerja harian lepas sesuai kebutuhan masing-masing instansi. 

Kebanyakan tenaga bantu berusia di atas 35 tahun, atau melewati usia persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Peraturan Pemerintah (PP) 43/2007 dan PP 56/2015 sebelumnya melarang pemerintah daerah maupun SKPD mengangkat tenaga honorer

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob

  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Indonesia masih menghadapi masalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pertambahan jumlah penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja.