Banyak Masalah Penting, Anggota DPR Minta Badan Siber Tak Hanya Urusi Hoaks

"Sebenarnya yang utama jadi prioritas adalah bagaimana melindungi perbankan dan keuangan kita dari serangan siber. Lalu teknologi canggih yang tengah kita kembangkan jangan sampai diserang."

Kamis, 04 Jan 2018 14:42 WIB

Ilustrasi. (Foto: Ivan David Gomez Arce/Flickr/Creative Commons)

KBR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR bidang Pertahanan, Intelijen, dan Informasi, Martin Hutabarat menyarankan agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak perlu banyak ikut campur dalam penanganan berita bohong (hoaks). 

Anggota DPR dari Partai Gerindra itu mengatakan masalah hoaks sudah cukup ditangani Kementerian Komunikasi. Martin mengatakan ada sederet masalah lain yang mestinya jadi fokus kerja BSSN.

"Sebenarnya yang utama jadi prioritas adalah bagaimana melindungi perbankan dan keuangan kita dari serangan siber. Lalu teknologi canggih yang tengah kita kembangkan jangan sampai diserang. Dan ketiga, perlindungan intelijen. Masalah hoax itu bagian tugasnya juga, tapi prioritas itu pada yang tiga tadi," kata Martin kepada KBR, Rabu (3/1/2018).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 (yang kemudian direvisi menjadi Perpres 133 tahun 2017) tentang Badan Siber dan Sandi Negara disebutkan BSSN bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, BSSN melakukan kebijakan teknis dan evaluasi terhadap identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, dan atau serangan siber.

Namun usai dilantik Presiden di Istana Negara, Rabu (3/1/2018), Kepala BSSN Djoko Setiadi mengatakan akan meminta kewenangan penindakkan terkait berita bohong (hoaks).

Anggota DPR Martin Hutabarat meminta agar masalah itu dibicarakan lebih lanjut. Ia khawatir kewenangan tersebut justru akan menimbulkan tumpang tindih wewenang antara BSSN dan Kominfo.

Baca juga:

Koordinasi Kominfo

Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informati Noor Iza menyatakan peran lembaganya berkaitan dengan keberadaan BSSN sebatas koordinasi mengenai pengamanan dunia siber dan internet. 

Noor Iza mengatakan kendali utama dalam keberlangsungan BSSN tetap ada di tangan negara.

"Intinya nanti BSSN selaku koordinator utama di dalam pengamanan dunia siber dan internet di Indonesia. Kami dari Kominfo akan siap berkoordinasi. Kami akan perkuat pengendalian sarana dan prasarana informatika dan telekomunikasi," kata Noor Iza kepada KBR, Kamis (4/1/17).

Noor Iza mengatakan tugas BSSN dalam melaksanakan keamanan siber mencakup semua lembaga kementerian. Negara sebagai kolaborator, dan Kominfo selaku kementerian juga berada dalam naungan BSSN.

Pakar teknologi informatika yang juga anggota Badan Regulasi Telekomunikasi (BRTI) Agung Harsoyo menilai selama ini kerjasama siber oleh negara cukup terlihat baik melalui kerjasama Direktorat Keamanan Informasi di Kementerian Kominfo dan Tim Reaksi Cepat Penanganan Gangguan Internet (Indonesia Security Incident Resnponse Team on Internet Infrastructure/ID-SIRTII).

Selain itu, kata Agung, kerjasama Kominfo dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg yang kemudian berubah menjadi BSSN) juga sejauh ini relatif aman.

"Kerjasama dengan ID-SIRTII relatif aman. Komunikasi kedutaan besar, intelejen, semuanya teramankan. Terkait serangan virus Wannacry, juga Kominfo cepat mengantisipasi," kata Agung Harsoyo kepada KBR.

Meski begitu, Agung mengatakan keberadaan BSSN juga perlu ditindaklanjuti dengan penyeimbangan kurikulum kecakapan teknologi infomasi di dalam tubuh lembaga pemerintahan. Hal itu sebagai upaya menghadapi tantang di masa mendatang. 

"Antisipasi ke depan itu bagaimana kita punya kurikulum mencukupi dan mendidik di Lesaneg. Tetapi sejauh ini optimis kita siap, generasi kita cukup pintar," kata Agung Harsoyo.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Selama ini kita sering mendengar berita mengenai orang yang meninggal akibat penyakit diabetes, sehingga menjadikan diabetes sebagai salah satu penyakit yang ditakuti.