Ada Perubahan Pola Penyebaran Difteri, Pemerintah Peta Ulang Daerah Prioritas Imunisasi

Dalam sebulan terakhir terjadi perubahan pola penyebaran difteri. Ada beberapa daerah menunjukkan penurunan kasus, sedangkan ada daerah lain yang justru mulai terjangkit, seperti NTB dan Maluku.

Rabu, 03 Jan 2018 08:37 WIB

Tim dokter RS UIN Syarif Hidayatullah Ciputat memberi imunisasi difteri kepada mahasiswa di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (27/12/2017). (Foto: ANTARA/Muhammad Iqbal)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Pemerintah mulai memetakan daerah prioritas untuk program imunisasi difteri di daerah Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri atau program Outbreak Response Immunzation (ORI) pada tahun 2018. 

Sebelumnya, program imunisasi ORI digelar akhir 2017 lalu, dimulai di tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. 

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Jane Soepardi mengatakan kriteria daerah prioritas antara lain masih memiliki tren penambahan kasus difteri, atau antisipasi khusus seperti daerah di Sumatera Selatan yang menjadi lokasi acara Asian Games Agustus 2018 mendatang. 

Kemenkes telah menyiapkan dana Rp 526 miliar untuk pengadaan vaksin imunisasi bagi program ORI tersebut.

"Tempat-tempatnya di mana saja, ini harus dievaluasi. Kemarin dari daerah yang direncanakan, sebagian ada yang sudah surveillance, tidak ada tambahan kasus. Jadi nanti harus dipilih. Jumlahnya belum tahu, karena sebagian ada yang sudah lulus artinya tidak ada tambahan kasus. Jadi untuk daerah itu ngapain dilakukan ORI, mendingan konsentrasi ke tempat baru," kata Jane kepada KBR, Selasa (2/1/2017).

Jane Soepardi mengatakan dalam sebulan terakhir terjadi perubahan pola penyebaran difteri, karena ada beberapa daerah menunjukkan penurunan kasus, sedangkan ada daerah lain yang justru mulai terjangkit, seperti Nusa Tenggara Barat dan Maluku. 

"Mudah-mudahan kasus ini enggak meledak. Saya takut di tahun baru ini kan semua aktivitas sudah mulai masuk pascaliburan. Masuk asrama, masuk pesantren, masuk sekolah. Kalau sampai meledak, waduh, mudah-mudahan tidak," kata Jane.

Baca juga:

Daerah prioritas

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Jane Soepardi menjelaskan, daerah yang menjadi lokasi Asian Games 2018 yaitu Sumatera Selatan dan DKI Jakarta akan menjadi prioritas imunisasi massal ORI, lantaran daerah itu akan kedatangan ribuan atlet dengan usia yang rawan tertular. Wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat sebelumnya sudahmemulai program ORI pada Desember 2017. 

Untuk tahun ini, program imunisasi ORI akan digelar di Sumatra Selatan, Lampung, Bangka Belitung dan Jambi. Daerah lain dengan temuan kasus difteri tinggi juga menjadi prioritas seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Penetapan daerah ORI tersebut akan berlangsung dalam dua pekan ini. 

Jane mengatakan, program imunisasi ORI di daerah KLB seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat akan tetap dilanjutkan pada Januari 2018 lantaran pada akhir tahun lalu terkendala momen libur sekolah. Anak-anak yang memulai ORI Desember lalu, berarti harus melanjutkan imunisasi pada bulan Januari dan Juli mendatang. 

Sedangkan anak yang baru memulai imunisasi ORI Januari 2018 wajib melanjutkan imunisasi pada bulan Februari dan Agustus mendatang. 

Mengenai penanganan bagi korban positif difteri, Jane mengatakan penyediaan serum anti difteri (Anti-Difteri Serum/ADS) saat ini masih dalam proses pengadaan melalui e-katalog. Kemenkes akan membeli ADS dari perusahaan BUMN PT Bio Farma dengan anggaran Rp3,2 miliar.

PT Bio Farma saat ini telah mengantongi sekitar 2.000 vial ADS yang baru didatangkan dari India. Jika pembelian lancar, diharapkan pada pekan keempat Januari 2018 semua vaksin bisa terdistribusi ke daerah.

Sepanjang 2017 tercatat ada 938 kasus difteri di 30 provinsi di Indonesia.  Dari jumlah tersebut, 44 di antaranya meninggal. Jumlah temuan kasus difteri tertinggi terjadi di Jawa Barat (14 orang) dan Jawa Timur (13 orang). 

Stok obat ADS saat ini tersisa 175 vial hasil hibah Badan Kesehatan Dunia, yang bisa digunakan untuk sekitar 20 pasien. 

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".