Warga Kulonprogo Demo Tolak Peletakan Batu Pertama Bandara Yogya

"Cacat hukum, melanggar tata ruang, alih fungsi lahan, terletak di kawasan rawan tsunami. Tetap menolak walaupun dengan presiden sekalipun,"

Jumat, 20 Jan 2017 16:25 WIB

WTT berunjukrasa tolak rencana groundbreaking bandara Kulonprogo di halaman DPRD DIY. (Foto: KBR/Eka J.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Yogyakarta- Warga tiga desa terdampak pembangunan bandara baru New International Yogyakarta Airport (NIYA) di Temon Kulonprogo menolak rencana peletakan batu pertama pembangunan. Rencananya, peresmian proyek  bandara digelar akhir Januari 2017.

Sekitar 300 KK yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) mengklaim menguasai 350 hingga 400 bidang tanah. Lahan seluas 50 hektare di antaranya berstatus hak milik. Ketua WTT Martono menyatakan menolak segala bentuk pendekatan yang dilakukan pemrakarsa maupun pemerintah. Termasuk upaya pembayaran konsinyasi bagi warga terdampak.

"Kami tetap menolak groundbreaking. Cacat hukum, melanggar tata ruang, alih fungsi lahan, terletak di kawasan rawan tsunami. Tetap menolak walaupun dengan presiden sekalipun," kata Martono, di sela aksi menolak pembangunan bandara Kulonprogo di halaman DPRD DIY, Jl Malioboro, Jum'at (20/01/2017).

Martono juga menegaskan tidak akan menanggapi panggilan sidang proses konsinyasi. Martono meminta pemrakarsa bertemu langsung dengan warga tanpa melalui Pengadilan Negeri Wates untuk membicarakan proses konsinyasi.

"Kami nggak akan menggubris. Emangnya yang mau mbangun Pengadilan? Yang punya gawe atau hajat itulah yang seharusnya turun menemui warga. Pemrakarsa dan pemerintah tidak pernah turun ke bawah," lanjutnya.

Lahan milik WTT di tiga desa yakni Sindutan, Palihan dan Glagah berada di tengah-tengah lokasi pembangunan bandara baru. Warga enggan pindah karena merasa telah hidup sejahtera di lahan produktif pertanian sayur mayur tersebut.

"Kita tahunnya di situ sejahtera dan hidup mapan. Mana kita tahu kalau dipindah tetap sejahtera?" tandas Martono.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

RKUHP, Koalisi Kebebasan Pers Sangsi Audiensi dengan DPR Bawa Perubahan

  • BMKG : Kemarau di Aceh Berlanjut Hingga Maret
  • Israel Beli Minyak Ke ISIS
  • TC Tahap Dua TImnas, Milla Tak Panggil Evan Dan Ilham

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.