TNI Latih FPI, Kemenhan Perketat Pelatihan Bela Negara

"Jangan dipolitisir oleh ormas, individu dan kelompoknya. Semua yang harus kita lakukan, baik di TNI itu semua kita awasi. Apakah mereka menyalahgunakan itu atau tidak,"

Senin, 09 Jan 2017 13:38 WIB

Ilustrasi: TNI latih FPI Madura (sumber: Insta DPP FPI)


KBR, Jakarta- Kementerian Pertahanan menegaskan bakal memperketat pengawasan latihan bela negara pada Organisasi Masyarakat (Ormas) manapun. Termasuk terhadap Front pembela Islam (FPI). Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemanhan Timbul Siahaan mengatakan, kontrol dilakukan untuk memastikan latihan bela negara tak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Kalau dipolitisir seperti itu, itu yang harus kami luruskan. Tapi di satu sisi, siapapun punya hak dan kewajiban (untuk bela negara). Cuma ya itu tadi, semua harus benar-benar mengawasi. Jangan dipolitisir oleh ormas, individu dan kelompoknya. Semua yang harus kita lakukan, baik di TNI itu semua kita awasi. Apakah mereka menyalahgunakan itu atau tidak," kata Timbul kepada KBR, Senin (9/1/2017).

"Itu nanti (potensi penyalahgunaan pelatihan) yang harus kita awasi. Ada pengawasan. Ada pelaksanaan, maka ada evaluasi, ada kontrolnya juga," tukasnya.

Sebab, menurut Timbul, tak bisa serta merta melarang atau menghalang-halangi kelompok tertentu mengikuti program bela negara. Dia juga berdalih tak bisa melakukan penyaringan sehingga hanya mengizinkan latihan untuk organisasi yang sudah lolos seleksi. Pasalnya, kata dia, undang-undang menjamin hak setiap warga negara untuk ikut membela negaranya.

"Undang-undang itu menyatakan semua komponen bangsa dan warga punya hak dan kewajiban untuk bela negara. Siapapun, organisasi apapun. Cuma jangan itu lah, dipolitisir dijadikan alat. Kalau dari Kemenhan itu murni, bagaimana agar masyarakat bisa ikut membela negaranya."
 

Latihan gabungan ini pun menimbulkan kekhawatiran munculnya milisi sipil. Sebab menurut Koordinator Setara Institute Hendardi, pendidikan bela negara dilaksanakan tanpa konsep dan pendekatan yang jelas.

"Sehingga hanya akan melahirkan milisi sipil yang merasa naik kelas karena dekat dengan TNI. Kita masih ingat ketika Ketua Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Fuad diusir dari kawasan konsesi hutan milik PT RAPP, Riau, pada September 2016," ungkap Hendardi dalam keterangan tertulis yang diterima KBR.

"Alumni Bela Negara dengan pongah justru menjadi centeng perusahaan dan menentang kinerja aparatur negara, dengan mengusir Nazir dari areal hutan," tambahnya.

Namun Dirjen Potensi Pertahanan Kemenhan Timbul Siahaan meyakinkan, pelatihan semi militer hanyalah bagian dari program bela negara untuk melatih kedisiplinan kader. Kekhawatiran penyalahgunaan kemampuan itu kata dia, akan dicegah dengan memperketat pengawasan.

"(Pengenalan senjata dan semi militer memang harus ada itu?) Kan ada lima nilai; rela berkorban, cinta tanah air, yakin dengan pancasila dan UUD 45 kemudian yang terakhir itu ada awal untuk bela negara, pelatihan pendahuluan itu disiplin dan lainnya," pungkasnya.


Akhir pekan lalu, sempat ramai di media sosial foto pelatihan anggota FPI bersama anggota Komando Distrik Militer Lebak. Kegiatan tersebut berlangsung dari 5 hingga 6 Januari 2017 kemarin.

Pelatihan bersama itu berakhir pada pencopotan Dandim Lebak Banten, Letkol Czi Ubaidillah karena dinilai melakukan kesalahan prosedur yakni tak melapor pada atasan. Komando Daerah Militer III Siliwangi mencopot Dandim Lebak Banten, Letkol Czi Ubaidillah, karena dinilai melakukan kesalahan prosedur pada latihan bela negara bersama Front Pembela Islam. Juru bicara Kodam III Siliwangi, Desi Arianto mengatakan, Dandim Lebak tidak melapor kepada atasan.

"Kemarin kegiatan bela negara yang dilaksakan oleh Dandim Lebak itu tidak berlapor dahulu kepada atasan dalam hal ini Danrem maupun Pangdam. Ini adalah sesuatu yang fatal di TNI. Makanya Pangdam melakukan tindakan yaitu pencopotan Dandim lebak dalam waktu satu dua hari ini penggantinya sudah disiapkan," kata Arianto kepada KBR, Minggu (08/01/17).

Arianto menegaskan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus satu komando. Perintah dari atasan harus dilaksanakan setiap prajurit TNI. Begitupun sebaliknya, apabila bawahan akan melaksanakan kegiatan harus lapor kepada atasan.

"Kita ini seragam, satu komando," ujarnya

Menurut Arianto, TNI tidak mempermasalahkan kegiatan bela negara yang dilaksanakan Dandim Lebak bersama FPI. Ia mengatakan, kegiatan bela negara bukan kegiatan militer. Itu dua hal yang berbeda.

"Masalahnya bukan di bela negaranya, tapi di satu komandonya itu," ujar Arianto.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Paripurna DPR Tetapkan Tujuh Anggota Komnas HAM

  • Polisi Masih Dalami Politikus Penyandang Dana Saracen
  • DKI Ubah Trayek Angkutan Umum demi Program OK-OTRIP
  • Tidak Ada Logo Palu Arit di Spanduk Yang Digunakan Warga Demo Tolak Tambang Emas