Tanggul Raksasa, Bappenas: Lepas Pantai Belum Diperlukan

"Nah kita lihat nanti setelah 2025 atau menjelang 2025 apakah diperlukan tanggul di lepas pantai. Jadi kita belum sampai kepada keputusan harus membangun tanggul lepas pantai."

Selasa, 10 Jan 2017 16:29 WIB

Rencana reklamasi pantai utara Jakarta. (Sumber: Bappeda)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas belum menganjurkan pembangunan tanggul raksasa lepas pantai  di Pantai Utara Jakarta. Hasil kajian Bappenas menyebutkan Jakarta hanya membutuhkan tanggul di sekitar pantai untuk mengatasi penurunan permukaan tanah.

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan perlu tidaknya pembangunan tanggul lepas pantai akan dikaji setelah proyek tersebut berjalan.

"Nah kita lihat nanti setelah 2025 atau menjelang 2025 apakah diperlukan tanggul di lepas pantai. Jadi kita belum sampai kepada keputusan harus membangun tanggul lepas pantai. Kita bangun dulu tanggul di sepanjang pantai ya itu APBD DKI cukup. (Soal  penggabungan proyek dengan pulau-pulau reklamasi?) Ya itu kalo kita mau bangun tanggul lepas pantai, kita baru bicara tanggul sepanjang pantai, pantai yang ada sekarang. Jadi kita belum menyentuh (ke penggabungan proyek itu), ya karena kan sesuai kebutuhan aja," kata Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas Jakarta, Selasa (10/01/2017).

Bambang melanjutkan, hasil kajian Bappenas soal proyek pembangunan terintegrasi pantai Utara Jakarta (NCICD) sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tahun lalu. Saat ini, kata dia, Bappenas masih fokus menangani penurunan permukaan tanah di Jakarta sampai 2025.

"Kita sudah selesai, sudah kita sampaikan kepada presiden ya memang yang kita fokuskan adalah penanganan sampai 2025. Karena tingkat penurunan muka tanah di Jakarta ternyata lebih cepat dari yang diperkirakan," pungkas Bambang.

Pembangunan tanggul di sepanjang pantai utara Jakarta, kata dia, bakal menelan dana hingga Rp10 triliun. Bambang menambahkan, dana itu bisa diperoleh dari APBD DKI Jakarta.

"Sepanjang berapa (tanggul) itu saya lupa, pokoknya dibutuhkan dana sekitar Rp10 T. Ada beberapa daerah yang harus segera dipasang tanggul ya untuk mencegah itu," imbuhnya.

Bambang menuturkan, penurunan permukaan tanah di Jakarta salah satunya karena terlalu banyaknnya penggunaan air tanah. Bappenas juga masih mengkaji lagi apakah pemasangan tanggul di Pantai Utara Jakarta turut memperlambat penurunan permukaan tanah di Ibu Kota.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Bappenas mengkaji ulang proyek NCICD. Dari kajian itu pemerintah akan menentukan kebijakan, apakah pulau-pulau reklamasi akan disesuaikan dengan proyek NCICD. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

KKP Gagal Capai Target Ekspor Ikan

  • HRW Usulkan 4 Isu Jadi Prioritas Dialog Jakarta Papua
  • Terduga TBC di Medan Capai Seribu Orang
  • Dalai Lama Luncurkan Aplikasi

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi