Sultan Tidore Keberatan Investasi Jepang di Morotai, Ini Kata Gubernur Malut

"Ketika ada investasi masuk, pertama rakyat berpikir, jangan sampai masyarakat terabaikan. Tapi saya kira Presiden tidak seperti itu,"

Sabtu, 21 Jan 2017 15:00 WIB

Sultan Tidore Husain Sjah. (Sumber: FB)


KBR, Jakarta- Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mendukung investasi Jepang ke pulau Morotai, Maluku Utara. Dukungan itu disampaikan menanggapi  Sultan Tidore  Husain Sjah yang  melayangkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo.

Abdul Gani   menduga Sultan Tidore hanya ingin memastikan masyarakat setempat selalu dilibatkan dan tidak diabaikan. Ia meyakini investasi tersebut akan memajukan pulau Morotai.

"Saya kira kan untuk rakyat bisa, tidak ada masalah. Dan kalau ada masyarakat, media sosial, ada surat terbuka dari Sultan Tidore, kita berpikir insya Allah itu kan pandangan beliau dalam keadaan yang belum kita tahu. Ketika ada investasi masuk, pertama rakyat berpikir, jangan sampai masyarakat terabaikan. Tapi saya kira Presiden tidak seperti itu, dan setiap ada investasi dari mana saja, kita berharap untuk masyarakat, tidak ada yang lain," kata Abdul Gani di Kemenkopolhukam, Jumat (20/1/2017)

Kemarin, Menteri Koordiator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi protes tentang investasi Jepang ke Morotai. Ia mengakui Jepang telah menyampaikan ketertarikan untuk membuka rumah peristirahatan bagi lansia (elderly resort) di pulau tersebut. Selain itu, Morotai memiliki kedekatan emosional dengan Jepang lantaran ada prajuritnya di Perang Dunia Kedua bersembunyi di pulau selama 30 tahun.

Menurut Luhut, jika investasi ini disetujui, maka Jepang akan membangun bandar udara di Morotai.

"Jarak terbang Pulau Morotai dan Jepang pun hanya sekitar 4,5 jam, sehingga pulau ini dapat menjadi alternatif tujuan wisata bagi wisatawan Jepang. Jika pembangunan bandar udara ini terlaksana maka nantinya akan terdapat tujuh lapangan terbang di kawasan tersebut," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya kemarin, Kamis (19/1/2017).

Namun, Luhut menegaskan Jepang harus mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia. Ia memastikan kepemilikan pulau Morotai tidak akan jatuh ke tangan Jepang.

"Tak ada kepemilikan asing dalam hal ini. Semua administrasi termasuk pajak, sistem pendidikan, penyerapan tenaga kerja diperuntukkan bagi masyarakat setempat," ujarnya.

Sebelumnya Sultan Tidore Husein Sjah merasa keberatan dengan kerjasama Indonesia dan pemerintah Jepang itu. Husein lantas mengirimkan surat terbuka melalui media sosial. Berikut selengkapnya:

SURAT SULTAN TIDORE KEPADA YANG MULIA BAPAK PRESIDEN JOKO WIDODO

Kepada Yth
Presiden RI
Ir. Joko Widodo

Assalamualaikum wr.wb.

Dalam menulis warkatul ikhlas ini, saya berharap semoga Allah ajja wajallah memberikan kesehatan dan keafiatan kepada Yang Mulia sehingga dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala negara dengan sebaik baiknya sesuai dengan sumpah yg pernah Yang Mulia ucapkan pada saat dilantik menjadi Presiden RI.

Mohon maaf yang Mulia, sudi kiranya bisa mendengar dan menyikapi apa-apa yg mengusik hati kami di Propinsi Maluku Utara. Semalam tgl 15 Januari 2017 saya mendapat informasi lewat siaran di salah satu tv swasta yg memberitakan bahwa yang Mulia telah melakukan kerjasama dengan Negara tetangga Jepang utk mengelola Pulau Morotai.

Andaikan berita itu benar maka saya ingin bertanya kepada Yang Mulia, apakah kerjasama yang Mulia lakukan itu telah melalui pertimbangan yang menyeluruh? Baik dari sisi ekonomi, politik dan budaya, pertahanan keamanan serta harkat dan martabat bangsa? Dan, apakah dlm kerjasama tsb yang Mulia telah melibatkan pemerintah Morotai dan masyarakat pulau Morotai sebagai pemilik sah pulau tersebut? Sungguh saya sedih kalau penduduk dan pemilik syah pulau morotai tidak dilibatkan.

Jika pertanyaan diatas sudah yang Mulia lakukan, maka sebagai anak kandung dari negeri Maluku Kie Raha memohon kehadapan yang Mulia sudi kiranya yang Mulia bisa secara transparan menunjukan itu kehadapan kami masyarakat Maluku Utara dan lebih khusus lagi masyarakat pulau Morotai. Kenapa ini penting bagi kami? Jawabannya karena pulau Morotai mempunyai sejarah yg sangat penting bagi bangsa Indonesia dan bahkan dunia. Hal lain agar tidak menimbulkan fitnah dan kemudratan dikemudian hari.

Jika sekiranya hal hal yang saya sampaikan diatas belum terpenuhi semuanya, maka atas nama Allah dan Bangsa Indonesia yang saya cintai mohon kiranya yang Mulia mengkaji ulang bentuk kerjasama tersebut. Kegelisahan kami ini, adalah untuk kemaslahatan kita bersama dan anak cucu kita dikemudian hari.

Dari keraton Kesultanan Tidore, kami ingin Rumah NKRI ini dapat Yang Mulia dan kami jaga dan rawat secara bersama sama sehingga semuanya merasa betah dan nyaman tinggal didalamnya.

Akhirnya kepada Sang Pencipta Al Khalik saya berharap kiranya yang Mulia bapak Presiden Joko Widodo di berikan kearifan dan ketajaman matahati utk membawa bahtra Indonesia yg berisi ratusan juta hamba Allah ini ke pulau harapan yng kita dambakan bersama, baldatun tayyibatun wa Rabbun Gafuuur.

Hormat kami
Sultan Tidore

Husain Sjah


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

MKD Mulai Bahas Penggantian Novanto Sebagai Ketua DPR

  • Polisi Kedepankan Masalah Korupsi Dibanding Laporan SPDP Terhadap KPK
  • Dijagokan Jadi Ketum Golkar, Ini Kata Airlangga
  • Lahan Disegel, Warga Pulau Pari Berencana Gelar Aksi di Depan Istana

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau