BERITA

Sidang Ahok, Ini Kesaksian Ketua Umum MUI

""MUI membentuk tim yang terdiri dari empat komisi. Komisi Fatwa, Komisi Pengkajian, Komisi Hukum dan Perundang-Undangan, dan Komisi Informasi dan Komunikasi""

KBR, Jakarta- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Maruf Amin mengakui   lembaganya tidak pernah meminta klarifikasi (tabayun) dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait dengan ucapannya mengutip surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu 27 September 2016 lalu. Kata dia, hal itu tidak perlu lagi dilakukan karena ucapan Ahok tersebut sudah merupakan sebuah bentuk penistaan terhadap Al Quran.

Kata dia, setelah permasalahan itu mulai ramai diberitakan dan menimbulkan reaksi, MUI langsung membentuk tim untuk mengkaji permasalahan tersebut hingga melahirkan fatwa.

"(Setelah saksi mengetahui permasalahan itu dan ada desakan, apa yang saksi lakukan?) MUI membentuk tim yang terdiri dari empat komisi. Komisi Fatwa, Komisi Pengkajian, Komisi Hukum dan Perundang-Undangan, dan Komisi Informasi dan Komunikasi untuk melakukan pembahasan dan penelitian," ujarnya saat memberikan kesaksian di Persidangan, Jakarta, Selasa (31/01).

Maaruf mengatakan,  dirinya baru terlibat langsung dalam memutuskan dikeluarkan fatwa tersebut setelah keempat komisi tersebut mengeluarkan rekomendasi. Kata dia, hasil rekomendasi itu diserahkan lalu kemudian dirapatkan lagi dengan pengurus harian. Akhirnya kata dia, MUI memutuskan dari segi bahasa, Ahok memposisikan Al Quran, khususnya surat Al-Maidah, sebagai alat melakukan kebohongan.

"(Sebelum diputuskan rapat juga?) Iya dibahas. (Oleh pengurus harian?) Iya. (Ini termasuk saksi di situ?) Iya. (Pengurus harian ini berapa orang?) Banyak, pengurus harian itu terdiri dari ketua umum, ketua-ketua yang lain, Sekertaris Jenderal, Sekretaris-sekretaris, dan lain-lain," ucapnya.

Dia menambahkan, sikap dan pendapat keagamaannya yang posisinya lebih tinggi dari fatwa soal adanya penistaan tersebut dikeluarkan justru untuk memastikan kalau masalah ini sudah menjadi ranah hukum. Oleh karenanya kata dia, setelah fatwa ini dikeluarkan, tidak boleh pihak manapun melakukan tindakan main hukum sendiri. Pasalnya menurut dia hanya ulama yang boleh mengeluarkan hal tersebut.

Sebelumnya, dalam sidang kedelapan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan lima saksi.

Dua orang saksi merupakan dari nelayan di Kepulauan Seribu, yaitu Zainudin alias Panel dan Saifudin alias Deni.

Selain itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin dan Komisioner KPU DKI Jakarta, Dahlia Umar, juga dihadirkan.

Saksi selanjutnya adalah Ibnu Baskoro yang merupakan saksi pelapor yang juga masih belum bersedia hadir dalam persidangan sejak dua kali persidangan lalu.

Maruf Amin Kelelahan Menjadi Saksi. MUI : Kita Akan Protes Ke Mahkamah Agung

KBR, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluhkan proses peradilan di Indonesia yang dianggap tidak memerhatikan kondisi fisik seseorang yang memberikan keterangan sebagai saksi didalam pengadilan. Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah mengatakan, Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim dan pihak kuasa hukum seakan dengan sengaja memperlakukan Ketua Umum MUI, Maruf Amin yang sudah berusia senja kelelahan menjawab pesertanyaan yang sama selama tujuh jam lebih. Oleh karenanya kata dia, pihaknya bakal melayangkan aksi protes masalah ini ke Mahmakah Agung.

"Pertama perlu dicatat bahwa saya berulang kali mengingatkan agar jaksa bisa dengan aktif memprotek, bayangkan kalau di Amerika hal itu bisa disampaikan kepada hakim, tapi ini malah diam. Padahal saksi ini hadir atas permintaan jaksa, membantu jaksa, membantu masyarakat dalam rangka mengungkap apakah terjadi tindak pidana atau tidak. Ini kelalaian dari jaksa dan hakim juga tidak melihat bagaimana seorang yang berusia 73 tahun dibiarkan 7 jam lebih memberikan kesaksian. Ini bukan terdakwa pesakitan, ini dia menjadi saksi. Seandainya 40 pengacara itu hadir semua apakah akan semuanya juga menanyakan hal yang sama," ujarnya kepada wartawan di Auditorium, Kementerian Pertanian, Jakarta.

Kata dia, pihak kuasa hukum harusnya dengan sigap mencatat jawaban yang diberikan oleh saksi agar tidak ditanyakan lagi oleh pengacara selanjutnya. Dengan begitu kata dia, persidangan akan berjalan dengan efektif mengingat masih ada saksi yang belum memberikan kesakasian dalam perkara tersebut.

"Apakah nanti semua pengacara itu menanyakan pertanyaan yang sama itu sampai malam. Adil gak itu, bener gak itu pengadilan semacam ini. Ini harus menjadi catatan dan koreksi bagi penyelenggara hukum dalam proses peradilan," ucapnya.

Dia menambahkan, seharusnya ada batas maksimal saksi dalam memberikan kesaksian. Dengan begitu kata dia, selain masalah kesehatan yang juga tetap terjaga, kesaksian yang diberikan juga akan lebih akurat.

Sebelumnya, dalam sidang kedelapan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan lima saksi.

Dua orang saksi merupakan dari nelayan di Kepulauan Seribu, yaitu Zainudin alias Panel dan Saifudin alias Deni.

Selain itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin dan Komisioner KPU DKI Jakarta, Dahlia Umar, juga dihadirkan.

Saksi selanjutnya adalah Ibnu Baskoro yang merupakan saksi pelapor yang juga masih belum bersedia hadir dalam persidangan sejak dua kali persidangan lalu. 

• dugaan penistaan agama
• Gubernur Basuki Tjahaja Purnama
• ketua umum MUI Maaruf Amin